Pengamat: Perdebatan Sistem Pemilu Terkesan Jadi Pertarungan Politik Karena Cara Berpikir DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Jerry Sumampouw mengatakan, perdebatan penerapan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional terbuka atau tertutup terkesan menjadi pertarungan politik karena cara berpikir DPR RI.

Hal itu diucapkan Jerry Sumampouw, saat menjelaskan, larangannya membuat sistem di satu tahun atau dua tahun menjelang Pemilu.

"Buat sistem (Pemilu) itu jangan setahun, dua tahun jelang Pemilu," kata Jerry, saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2023).

Menurutnya, Pemerintah seharusnya membuat target per lima tahun gelaran pesta demokrasi rakyat Indonesia itu.

"Mestinya 2004 kita target apa. 2009 target apa. 2014 target apa. Jadi naik. Kita kan enggak pernah punya (target)."

Lebih lanjut, ia menjelaskan agar memudahkan evaluasi gelaran Pemilu dan tidak terkesan hanya berdasarkan persetujuan partai-partai politik saja.

"Kalau kita merasa 3 kali Pemilu sebelumnya kita udah perihatin dengan politik uang. Ya kita pakai sistem tertutup dong," katanya.

"Supaya kita enggak 'oh ini maunya PDIP tertutup. Maunya NasDem terbyka. Maunya Golkar terbuka'. Ya pusing kita kan enggak bisa ikut wacana itu," lanjut Jerry.

Baca juga: Bawaslu Minta Masyarakat Lapor Jika Temukan Pelanggaran Pemilu

Lebih lanjut, menurut Jerry, cara berpikir DPR seperti itu justru membuat pencarian sistem yang baik untuk Pemilu malah terkesan menjadi pertarungan partai politik.

"Menurut saya justru problem-nya Undang Undang kita itu karena cara berpikirnya di DPR begitu. Mana yang lebih menguntungkan saya. Sehingga jadi pertarungan," ujarnya.

"Ini pertarungan sistem ini ada ilmunya. Ada teorinya. Tapi kik jadi pertarungan politik praktis. Ini yang enggak sehat dari wacana tertutup terbuka."

Sebelumnya, Pengamat politik Jerry Sumampouw angkat bicara soal wacana penerapan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup.

Jerry mengatakan, baik Pemilu sistem terbuka ataupun tertutup. Keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan.

Baca juga: Cak Imin Tak Ingin Sistem Proporsional Terbuka Diubah Menjelang Pemilu

Oleh karena itu menurutnya, dalam merancang sistem pesta demokrasi rakyat Indonesia itu, Pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu tujuannya.

"Kita udah tahu tertutup atau terbuka punya kelemahan dan kelebihannya sendiri," kata Jerry, dalam diskusi politik bertema "Menakar Ulang Kinerja KPU", di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2023).

"Makanya kalau menurut saya, dalam merancang sistem itu, kita tahu mau apa dulu," lanjutnya.

Sebab menurutnya, permasalahan terkait sistem jalannya Pemilu itu terjadi berulang.

"Kita mau treatment apa sih dalam Pemilu. Supaya dalam 5 tahun enggak kita ulang. Ini ngulang-ngulang terus ini. Kita enggak pernah tahu apa targetnya."

Terkait target gelaran Pemilu itu, dijelaskan Jerry, bisa dibuat agenda setting.

Ia kemudian menyontohkan hal itu, dengan mengambil permasalahan terkait maraknya money politics atau politik uang yang merajalela.

"Misalnya begini, kita cerita tentang politik uang merajalela, kita perihatin. Kalau mau politik uang hilang ya pakai sistem tertutup," jelasnya.

Baca juga: Golkar dan PKB Sepakat Ciptakan Situasi Politik Kondusif Jelang Pemilu 2024

Sebab, Jerry mengatakan, sistem Pemilu terbuka-tertutup menyumbang potensi terjadinya politik uang.

"Kalau terbuka kan pemain politik uang banyak. Satu dapil aja satu partai itu bisa 10 orang. Kalau tertutup cuma partai," ujarnya.

"Mungkin uangnya beralih tidak kepada pemilih, tapi kepada perolehan nomor urut partai," katanya.