Soal Data Intelijen Jokowi: Parpol Sebut Wajar, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Penyalahgunaan

Dave mengaku tidak khawatir jika memang Jokowi memegang informasi Partai Golkar.

Apalagi Jokowi netral dan tak menunjukkan keberpihakannya pada salah satu parpol.

"Itu kan hanya mengatakan begitu saja, tapi kan dia tidak membeberkan laporannya apa, ataupun dia tidak suka atau dia tidak berpihak atau apapun itu, kan dia hanya menyatakan bahwa dia mendapatkan laporan intelijen akan pergerakan partai," jelas Dave.

Baca juga: PDIP Yakin Ganjar Menang Satu Putaran, PAN Justru Ragu: akan Sangat Sulit, Perlu Putaran Kedua

• Tanggapan Nasdem

Sementara itu Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni pun setuju bahwa presiden memiliki data akurat laporan tentang intelijen.

"Itu pasti, tapi apa yang dimiliki oleh Bapak Presiden adalah ruang lingkup atas keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai,  dalam artian mungkin saja laporannya benar, tapi pelaku daripada partai politik kan beda di lapangan," ungkap Sahroni.

Namun, Sahroni menyebut pernyataan Jokowi ini pantas disampaikan karena ia adalah pimpinan negara.

Menurutnya, ini adalah wujud Jokowi netral terhadap kontestasi Pilpres 2024.

"Langkah baik juga yang dilakukan bapak presiden karena selalu Pak Presiden menyampaikan 'Jangan sampai salah memilih pemimpin untuk masa depan'."

"Kapasitas pak presiden sekarang adalah pengen dalam rangkaian Pemilu ini berjalan dengan aman, lancar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Sahroni.

Apalagi ini dilakukan Jokowi hampir di setiap kesempatan.

"Pak Presiden sendiri kan tidak menyebutkan jangan salah pilih si A salah pilih si B salah pilih C, hanya mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang salah, inilah (watak yang harus dimiliki) sosok pimpinan tertinggi," ungkap Sahroni.

Baca juga: Beredar Dokumen Ada Operasi CIA di RI Jelang Pemilu 2024, Jubir Kedubes AS: Itu Hoax

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Jokowi Salah Gunakan Intelijen

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Presiden Jokowi menyalahgunakan komunitas intelijen untuk kepentingan yang tidak seharusnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan diketahui terdiri dari Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Amnesty International, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, Indonesia Corruption Wathc (ICW), Human Rights Working Group (HRWG), LBH Masyarakat, dan Setara Institute.

"Kami menilai hal ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, Presiden beserta perangkat intelijennya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantuan intelijen," ungkap Ketua PBHI, Julius Ibrani, kepada Tribunnews melalui keterangan tertulis, Sabtu.

Menurutnya, intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi terutama kepada Presiden.