96 Isu Hoaks Bertebaran dari 355 Konten Medsos, Menkominfo Terbitkan Desk Pemilu dan Buku Saku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merangkul stakeholder Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mewujudkan pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kunci menjaga kondusifitas Pemilu 2024 di ruang digital.

Pihaknya menerbitkan desk pemilu dan buku saku dalam upaya preventif muncegah munculnya praktik-praktik kecurangan sejalan digitalisasi yang masif.

"Bentuk implementasinya adalah melalui peluncuran desk pengawasan Pemilu yang diluncurkan perwakilan Ditjen Aptika (Aplikasi Informatika), Bawaslu, dan Polri," kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Menkominfo memaparkan terdapat 96 kasus hoaks berkaitan Pemilu 2024.

Isu hoaks pemilu tersebut berlangsung sejak 17 Juli sampai dengan 26 November 2023.

Diharapkan dengan kolaborasi merawat ruang digital menjadi sarana baru untuk menumbuhkan kualitas demokrasi bangsa Indonesia.

"Sejak 17 Juli hingga 26 November 2002 Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks pemilu yang tersebar di 355 konten," ujarnya.

Kemenkominfo mencatat jumlah isu hoaks pada Juli (6), Agustus (18), September (13), Oktober (20) dan November (39).

Sepanjang bulan November 2023 sudah beredar 39 isu hoaks pemilu.

"Sejak 27 hari yang lalu sepanjang bulan November sudah 39 isu hoaks. Berarti lebih dari satu isu hoaks terkait Pemilu yang beredar setiap harinya," kata Budi Arie.

Pemerintah tetap memberikan ruang di masyarakat untuk bersuara, menyampaikan aspirasi pada perhelatab demokrasi.

Namun yang tidak boleh dan harus diberantas bersama yakni tiga hal hoaks, fitnah, ujaran kebencian.

Kemenkominfo pun telah melakukan take down terhadap 290 konten di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snack Video dan YouTube.

"Sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses," imbuh Budi Arie.

Sebagai langkah antisipasi diperlukan upaya yang masif termasuk partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah terjadinya perpecahan atau polarisasi dan bagaimana antihoaks untuk menjaga ruang digital tetap damai.

"Saya mengapresiasi komitmen Bawaslu serta Polri menjalin kerja sama pengawasan penyelenggaraan Pemilu pertama kampanye di ruang digital. Saya percaya kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan Pemilu damai 2024," imbuh Menkominfo.

Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo Semuel Pangerapan menyebut buku saku bisa diakses oleh anggota Bawaslu hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

"Buku saku ini kita buat untuk memudahkan kerja teman-teman Bawaslu di daerah dalam hal melaporkan konten-konten yang melanggar Undang-Undang, khususnya Undang-Undang tentang Pemilu," kata Semuel.

Isi dari buku saku tersebut memuat berbagai informasi tentang Pemilu.

Seperti lini waktu Penyelenggaraan Pemilu 2024 hingga landasan hukum dalam manajemen konten negatif dalam masa Pemilu.

Kemudian pula bagaimana kampanye di media sosial harus dilakukan serta apa saja yang dikategorikan konten negatif dan bagaimana alur penanganannya jika ditemukan konten-konten negatif berkaitan dengan Pemilu.

Ketentuan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga ditulis di dalam buku saku.

Semuel mengatakan saat ini mulai muncul beberapa konten negatif terkait Pemilu.

Pihaknya terus mengawasi konten negatif tersebut seperti SARA, terorisme, pelanggaran keamanan informasi, konten-konten meresahkan masyarakat yang melanggar nilai sosial budaya, dan pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Begitu pula dengan konten di medis sosial.

Apabila melanggar maka akan diturunkan atau di-take down.

Dalam pelaksanaannya ada proses yang dilalui sesuai aturan yang ada.

"Karena ada kerja sama Bawaslu, kepolisian, dan Kominfo, dan memastikan apa yang kami ajukan itu benar-benar melakukan pelanggaran. Ada juga aduan ASN. Jadi apabila ASN ada yang ditengarai melanggar netralitas, bisa dilaporkan. Ini kami buka seluas-luasnya supaya masyarakat bisa mengadukan langsung ke kami dan ditindaklanjuti," pungkasnya.

Kampanye Hari Pertama

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan pengawasan ruang digital di masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak mudah.

Sinergitas antara Bawaslu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Polri menjadi keniscayaan untuk mewujudkan fungsi pengawasan tersebut.

"Ruang digital ini menjadi tantangan serius karena sangat dimungkinkan informasi tidak benar yang masif," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty.

Lolly menuturkan pada hari pertama kampanye para kandidat pilpres sudah mulai gegap gempita di media sosial.

Meski begitu, dunia maya kerap dibanjiri disinformasi sehingga rentan terjadinya perpecahan antar masyarakat.

Dirinya meyakini lewat kolaborasi ini akan mampu menekan dampak negatif di ruang digital.

"Sebab saat ini semua hak publik mendapat informasi yang benar terkait kepemiluan dapat diakses seluas-luasnya di ruang digital," ujar dia.

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni menyatakan siap mendukung pengawasan di ruang digital.

Menurutnya, Korps Bhayangkara ingin Pemilu 2024 sukses aman, adil, dan jujur.

Polri sebagai aparat penegak hukum menjunjung netralitas dalam penyelenggaraan pemilu.

"Polri sangat mendukung untuk sama-sama memonitor dengan langkah terbaik sehingga Pemilu 2024 berjalan dengan baik," ucap Kombes Dani. (Tribun Network/Reynas Abdila)