Pemilu 2024
Curiga Ada Manipulasi, Sekjen PDIP Tuding Sirekap KPU Sempat Dimatikan
Hasto mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa ada upaya-upaya melakukan dugaan kecurangan terhadap hasil quick count di Sirekap.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menuding jika Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), alat bantu penghitungan Pemilu sempat sengaja dimatikan.
Hasto mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa ada upaya-upaya melakukan dugaan kecurangan terhadap hasil quick count di Sirekap.
Baca juga: KPU Klaim Sirekap Telah Diperbaiki, Bawaslu Temukan 6 Masalah Penghitungan Suara, Apa Saja?
"Kami mendapatkan informasi yang sangat akurat dengan berbagai data-data yang lengkap bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan intersep terhadap hasil quick count tersebut," kata Hasto dalam jumpa pers di Pelataran, Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Menurut Hasto, dugaan kecurangan Pemilu itu dilakukan secara sistematis melalui Sirekap KPU.
"Di mana dari Sirekap itu program yang original yang sebenarnya pada tanggal 1 Februari itu sudah dinyatakan approve, sudah di-acc dengan progres yang baik dengan sistem pengamanan melalui berbagai identifikasi," ujarnya.
Baca juga: PKB: Audit Forensik dan Investigasi Jadi Cara Jawab Beragam Isu Soal Sirekap KPU
Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan kapan dugaan kecurangan di Sirekap dan pihak yang melakukannya.
"Ada upaya secara sengaja untuk melakukan perubahan dengan mematikan Sirekap secara sengaja dan itu berlangsung sampai jam 7 malam," ucapnya.
Saat itu, kata dia, dilakukan pengaktifan terhadap suatu Sirekap versi baru yang sangat dimungkinkan dilakukan berbagai bentuk manipulasi.
"Termasuk dengan menggunakan berbagai data-data C1 yang kemudian juga berdasarkan analisis para pakar diragukan apakah itu C1 yang autentik yang berasal dari TPS atau suatu hasil C1 yang dibuat dengan hasil skenario berbeda," ucap Hasto.
Hasto menjelaskan, berbagai temuan tersebut akan disampaikan kepada Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.
"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang menyimpan C1 pada saat perhitungan di TPS selesai dilakukan, itulah yang nanti akan jadi pembanding dalam audit meta data C1 tersebut," imbuhnya.
Pemilu 2024
| Pemilu 2024: 80 Persen Pemilih ke TPS karena Uang, Bukan Kesadaran |
|---|
| Daftar 10 Anggota KPU dan Bawaslu di Jayapura & Pasaman yang Disanksi Peringatan Keras DKPP |
|---|
| DKPP: Perkara Asusila Dominasi Aduan Etik Penyelenggara Pemilu |
|---|
| Catatan DKPP Soal Pemilu dan Pilkada 2024: Bawaslu Tidak Transparan, KPU Tak Profesional |
|---|
| Jimly Asshiddiqie Dukung Perluas Kewenangan DKPP: Tangani Etik Peserta Pemilu |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.