Sekjen PDIP Harap Jokowi Tak Hilangkan Sejarah PPP Demi Kepentingan PSI 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan menghilangkan sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal ini terkait turunnya suara PPP di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami lonjakan.

Baca juga: PSI Tolak Ide Nasdem Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen: Upaya Pengukuhan Partai Besar di Parlemen

Menurut Hasto, memang ada upaya-upaya untuk mengkerdilkan pendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Dia menjelaskan, dalam berbagai survei yang dilakukan sejumlah lembaga, suara PPP diprediksi selalu naik.

"Misal PPP, padalah perolehan suara selalu di atas survei, karena sebarannya jauh lebih luas dan kultural dan lambang islam Ka'bah sangat kuat," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Anomali Perolehan Suara PSI, Akademisi UI Desak KPU Buka Data Sirekap

Karenanya, Hasto berharap Jokowi tak menghilangkan sejarah partai Ka'bah tersebut demi mendorong PSI lolos ke Senayan.

"Sehingga muncul (pernyataan) jangan sampai ini dari Pak Jokowi ini karena kepentingan mendorong PSI kemudian menghilangkan sejarah partai Ka'bah dalam tradisi politik kita," ujarnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini pun meminta agar seluruh praktik-praktik dugaan kecurangan Pemilu dihentikan. 

"Ini yang sangat dikhawatirkan maka stop kecurangan," ucap Hasto.

Selain itu, Hasto juga meminta semua pihak untuk tidak perlu khawatir terhadap rencana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dia pun mengaitkan ketika Ganjar dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) sekaligus Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso.

"Itu nampak sangat jelas bahwa sejak awal, siapa yang bersikap kritis itu mencoba untuk dihambat. Karena kekuasan telah berubah arah," imbuh Hasto.