Pemilu 2024
Sekjen PDIP: Kalau Pemilu 2024 Tidak Dikritisi, Hasilnya Simsalabim
Ia mengatakan pihaknya memegang ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi menjadi perjanjian bersama.
Penulis:
Rahmat Fajar Nugraha
Editor:
Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa jika penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dikritisi maka yang tercipta adalah simsalabim hasil pemilu.
Mulanya Hasto merespon soal permintaan dari Koalisi Perubahan untuk buat perjanjian dengan PDIP terkait hak angket.
Baca juga: Hasto Tuding Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU: Manuver Rezim yang Ingin Memperpanjang Kekuasaan
Ia mengatakan pihaknya memegang ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi menjadi perjanjian bersama.
"Kita sudah ada ideologi pancasila, sudah ada konstitusi, sudah nilai-nilai kehidupan yang baik tentang demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).
Baca juga: Ganjar Pranowo Beri 3 Catatan Penting Jelang Pengumuman Hasil Repitulasi Pemilu 2024
Sehingga ketika semua dalam kesadaran pemilu saat ini buruk dan brutal, kata Hasto. Pemilu dimana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada Prabowo-Gibran.
"Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu. Karena kalau ini tidak disikapi, buat apa pemilu yang akan datang," tegasnya.
Kemudian Hasto mengingatkan soal sejarah di Pemilu 1971 yang dinilainya sebagai pemilu brutal.
Pemilu tersebut dikatakan Hasto diwarnai dengan 'darah' yang melibatkan ABRI sebagai penopang utama kekuasaan.
"Lalu ketika kekuatan yang mengkoreksi itu dikalahkan. Yang menjadi basis penopang 27 tahun pemerintahan orde baru pasca pemilu 71. Kalau ini tidak kita kritisi, nanti pemilu tidak akan ada lagi, yang ada simsalabim hasil pemilu," tegasnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.