Warga Resah Proses Pembebasan Lahan untuk Depo LRT di Jatimulya Tak Kunjung Selesai

Sondi Irwanto Silalahi mengatakan, sudah dua tahun proses pembebasan di wilayahnya berlangsung, namun belum juga selesai

Warga Resah Proses Pembebasan Lahan untuk Depo LRT di Jatimulya Tak Kunjung Selesai
Alex Suban/Alex Suban
ILUSTRASI LRT - Pembangunan stasiun di jalur Light Rail Transit (LRT) Jabodebek berlangsung di koridor jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (24/1/2019). Bangunan stasiun ini menggunakan konsep ramah lingkungan dengan material penutup rangka Stasiun LRT menggunakan Sandwich Panel yang merupakan inovasi bahan baku teknologi terbaru yang mengadopsi konsep ?go green? (Warta Kota/Alex Suban) 

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Rencana Pemerintah Pusat membangun depo Light Rail Transit (LRT) di Kampung Jati Terbit Kelurahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi dipertanyakan warga sekitar.

Dari pantauan Kompas.com, rumah warga di wilayah RW 06 hingga RW 08 Kelurahan Jatimulya yang akan digunakan untuk pembangunan depo LRT Bekasi Timur, masih berdiri tegak. Di sana, warga masih beraktivitas seperti biasanya.

Baca: Politikus Gerindra Tolak LRT Disubsidi karena Tidak Terlalu Diminati Masyarakat

Ketua Forum Komunikasi Warga Kampung Jati Terbit, Sondi Irwanto Silalahi mengatakan, sudah dua tahun proses pembebasan di wilayahnya berlangsung, namun belum juga selesai.

Menurut dia, tidak transparannya pemerintah dalam pembebasan lahan kepada warga yang terdampak menyebabkan proses itu belum rampung.

"Pembebasan lahan itu kan ada beberapa tahap yang harus dilakukan, seperti tahap sosialisasi. Harusnya warga diundang, konsultasi publik. Ini enggak dijalankan, itu saya tanyakan di sosialisasi pertama itu mana konsultasi publiknya? Harusnya dijalankan dan semua warga terlibat semua," kata Sondi kepada Kompas.com, Jumat (1/2/2019).

Sondi menegaskan, warga sejatinya tidak menolak pembangunan depo LRT Jabodebek. Justru warga mendukung penuh proyek nasional tersebut.

Hanya saja, warga meminta kejelasan dan keterbukaan kepada pemerintah terkait pembangunan depo LRT di sana.

Warga meminta kejelasan terkait lingkup lahan yang digunakan untuk pembangunan depo LRT, seberapa luas lahan yang digunakan, dan seberapa banyak rumah warga yang terkena dampak.

"Masyarakat resah, saya bilang sama pejabat BPN (Badan Pertanahan Negara) satu hari-dua hari proses pengukuran selesai, asalkan pejabat Kemenhub datang dan jelaskan ke warga. Kami memaksa kepala BPN buat surat tertulis berapa ukuran depo. Jadi jangan dibilang masyarakat melawan," ujar Sondi.

Sondi menambahkan, pemerintah sebetulnya sudah memberi tahu lahan mana saja yang akan digunakan untuk pembangunan depo LRT.

Halaman
12
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved