KPK Ingatkan Pemprov DKI soal Perbaikan E-Budgeting, Ini Kata Anies Baswedan
Anies Baswedan merespons pesan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif soal niatan Pemprov DKI memperbaiki sistem e-budgeting.
Penulis:
Danang Triatmojo
Editor:
Sanusi
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons pesan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif soal niatan Pemprov DKI memperbaiki sistem e-budgeting.
Laode berpesan supaya Pemprov DKI tak menanggalkan asas transparansi dalam perbaikannya.
Menjawab pesan KPK, Anies mengaku pihaknya bakal tetap mempertahankan asas tersebut.
"Saya berterima kasih kepada KPK. Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan," kata Anies di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).
Mantan Mendikbud ini menjelaskan pembenahan yang dilakukan akan berfokus pada kemampuan mengidentifikasi anggaran menyimpang.
Baca: Riwayat Pendidikan Mulan Jameela Terkuak, Istri Ahmad Dhani Pernah Sekolah Tinggi Bahasa Asing?
Sebab katanya, sistem e-budgeting yang diwariskan sampai sekarang, tidak bisa melakukan hal itu karena ada kebebasan dalam penyusunannya.
"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," kata dia.
Baca: NasDem Undang Anies ke Kongres, Pengamat: Untuk Pilpres 2024
Baca: Soal Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Dikoreksi Bukan Diramaikan
Baca: Anies Baswedan Pastikan Akan Hadir di Kongres Partai Nasdem, Sinyal 2024?
Oleh karena itu, proyeksi perbaikan sistem e-budgeting akan menitikberatkan pada kemampuan melakukan verifikasi secara otomatis, dan tak lagi mengandalkan proses manual.
"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," ucapnya.
Lewat akun Twitternya pribadinya, @LaodeMSyarif menyatakan harapannya agar Pemprov DKI Jakarta mempertahankan asas transparansi dan akuntabel dalam pembenahan sistem e-budgeting mereka.
Laode mewanti-wanti Pemprov DKI agar tidak kembali ke cara lama yang justru tak bisa dipantau publik luas.
Sekali lagi, KPK menegaskan bahwa sistem e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang baik, karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silakan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS," cuit Laode, Sabtu (2/11/2019).
