KPK Ingatkan Pemprov DKI soal Perbaikan E-Budgeting, Ini Kata Anies Baswedan

Anies Baswedan merespons pesan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif soal niatan Pemprov DKI memperbaiki sistem e-budgeting.

KPK Ingatkan Pemprov DKI soal Perbaikan E-Budgeting, Ini Kata Anies Baswedan
Warta Kota/Feri Setiawan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memimpin kegiatan pemusnahan miras tanpa izin (ilegal) di Lapangan Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019). Pos Pulpen Rp 635 M, Gubernur Anies Tegur Bawahan: Saya Ada 3 Laser Pointer, Mau Belanja Apa Lagi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons pesan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif soal niatan Pemprov DKI memperbaiki sistem e-budgeting.

Laode berpesan supaya Pemprov DKI tak menanggalkan asas transparansi dalam perbaikannya.

Menjawab pesan KPK, Anies mengaku pihaknya bakal tetap mempertahankan asas tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jumat (01/10/2019)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jumat (01/10/2019) (wartakota.tribunnews.com)

"Saya berterima kasih kepada KPK. Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan," kata Anies di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Mantan Mendikbud ini menjelaskan pembenahan yang dilakukan akan berfokus pada kemampuan mengidentifikasi anggaran menyimpang.

Baca: Riwayat Pendidikan Mulan Jameela Terkuak, Istri Ahmad Dhani Pernah Sekolah Tinggi Bahasa Asing?

Sebab katanya, sistem e-budgeting yang diwariskan sampai sekarang, tidak bisa melakukan hal itu karena ada kebebasan dalam penyusunannya.

"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," kata dia.

Baca: NasDem Undang Anies ke Kongres, Pengamat: Untuk Pilpres 2024

Baca: Soal Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Dikoreksi Bukan Diramaikan

Baca: Anies Baswedan Pastikan Akan Hadir di Kongres Partai Nasdem, Sinyal 2024?

Oleh karena itu, proyeksi perbaikan sistem e-budgeting akan menitikberatkan pada kemampuan melakukan verifikasi secara otomatis, dan tak lagi mengandalkan proses manual.

"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," ucapnya.

Lewat akun Twitternya pribadinya, @LaodeMSyarif menyatakan harapannya agar Pemprov DKI Jakarta mempertahankan asas transparansi dan akuntabel dalam pembenahan sistem e-budgeting mereka.

Laode mewanti-wanti Pemprov DKI agar tidak kembali ke cara lama yang justru tak bisa dipantau publik luas.

Sekali lagi, KPK menegaskan bahwa sistem e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang baik, karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silakan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat. Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS," cuit Laode, Sabtu (2/11/2019).

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved