Komisi V DPR Ungkap Kekecewaan karena Anies, Ridwan Kamil & Wahidin Halim Tak Hadiri Rapat Banjir

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menghadiri undangan rapat dengan Komisi V DPR yang membahas soal penanganan banjir di DKI Jakarta.

Padahal, undangan untuk Anies sudah dilayangkan oleh Komisi V seminggu lalu.

Akibatnya, rapat kerja DPRI RI pada Rabu (26/2/2020) terpaksa ditunda.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, DPR dalam rapat ini ingin menanyakan kerja yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir.

"Yang kami undang, hanya menterinya datang tapi gubernurnya tidak ada yang datang."

"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar, terkait dengan normalisasi ataukah naturalisasi."

"Tapi kami pengin dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan gitu lho," terang Lasarus sebegaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.

Selain Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim juga tidak datang dalam rapat ini.

Namun, rapat tersebut justru dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diwakili oleh asisten deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta Fera Revina Sari.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR sempat melontarkan kritik dan kekecewaannya karena tiga gubernur termasuk Anies tidak datang dalam rapat.

Baca: Saat Banjir Tengah Merepotkan Jakarta, Kepala BPBD Mundur, Anies Baswedan: Sama Sekali Tak Terganggu

Baca: Penderitaan Warga Jakarta Rumahnya Terendam Banjir, Kehilangan Pekerjaan hingga Jatuh Miskin

Anggota DPR Fraksi PDIP Rifqinizami Karsayuda, tujuan diadakannya rapat ini adalah DPR RI perlu melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR dan komisi lain.

Hal itu terkait dengan pembentukan pansus banjir.

"Karena itu saya kira DPR RI perlu juga menggunakan hak politiknya, kita perlu konsultasi dengan pimpinan DPR dam Komisi yang lain."

"Apakah relevan misalnya kita bentuk pansus dalam konteks banjir Jabodetabek ini," terangnya.

Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah semua jajaran pemerintahan sudah bekerja dengan baik terkait penanganan banjir.

"Untuk meng-clearkan bahwa mitra kerja kita sudah bekerja dengan baik."

"Tetapi ada instrumen-instrumen lain di pemerintahan dalam arti luas, bukan di pemerintahan pusat saja yang tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ungkapnya.

Rifqinizami Karsayuda pun menyayangkan ketidakhadiran tiga kepala daerah tersebut dalam rapat ini.

"Ketidakhadiran pada hari ini itu bentuk pelecehan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar Rifqinizami Karsayuda.

Baca: Fadli Zon Merasa Aneh, Kenapa untuk Urusan Banjir Selalu Anies Baswedan yang Disalahkan

Baca: Soroti Polemik Banjir Jakarta, Komisaris Ancol: Minta 2 Tahun Masalah Selesai, Logikanya Logika Apa

Selain itu, Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Sudewo mengapresiasi kehadiran Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat ini.

Namun, ia juga menyayangkan ketidakhadiran tiga kepala daerah tersebut dalam rapat ini.

"Menteri PUPR yang berkenan hadir dan memaparkan segala sesuatunya tentang bencana banjir yang terjadi di DKI maupun di sekitarnya."

"Tapi sungguh kami sayangkan mengapa kepala daerah di tiga wilayah ini tidak memenuhi undangan kami," ungkapnya.

Menurutnya, penanganan maslaah banjir tidak bisa komprehensif jika ketiga kepala daerah tersebut tidak hadir dalam pembahasan yang dilakukan bersama Komisi V DPR.

"Tidak akan bisa komprehensif penanganan dan penyelesaian bencana banjir ini apabila kepala daerahnya tidak hadir," kata Sudewo.

Sementara Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Jhoni Allen Marbun mengatakan, rapat ini adalah untuk melakukan sinkronisasi teknis politis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Karena kita tonton di media tidak sinkron, bahkan teman-teman mengatakan ada arogansi bahkan tidak konsistennya omongan dan teori," kata Jhoni Allen Marbun.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)