Breaking News:

Pengikut Rizieq Shihab Tewas

Bertemu TP3, Fraksi PKS Dorong Pembentukan Pansus Angket Investigasi Kematian Laskar FPI

Temuan dari TP3 memberikan keyakinan bahwa pembunuhan enam laskar FPI oleh aparat negara tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa atau sebag

Tribunnews.com, Chaerul Umam
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam Laskar Pembela Rizieq Shihab, menemui Fraksi PKS DPR RI, Selasa (30/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menerima Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam Laskar Pembela Rizieq Shihab atau Laskar Front Pembela Islam (FPI), Selasa (30/3/2021).

Dalam pertemuan itu, perwakilan TP3 dihadiri oleh Abdullah Hehamahua Syamsul Balda, HM Mursalim, Edy Mulyadi, dan Rizal Fadillah.

Mereka diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dan jajaran fraksi.

Pada kesempatan itu, Marwan mengatakan bahwa TP3 menyoroti penanganan kasus pembunuhan enam laskar FPI oleh Pemerintah dan Komnas HAM.

"Temuan dari TP3 memberikan keyakinan bahwa pembunuhan enam laskar FPI oleh aparat negara tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa atau sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Komnas HAM, yang oleh pihak pemerintah telah diterima begitu saja," kata Marwan Batubara di Ruang Fraksi PKS DPR, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut, TP3 menuntut kepada tiga hal kepada para penyelenggara negara, terutama Pemerintah dan DPR.

Pertama, mengabaikan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan Laporan Komnas HAM yang diakui sebagai Laporan Penyelidikan atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI.

Kedua, meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal laskar
FPI sesuai perintah UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Ketiga, meminta DPR untuk mengusung Hak Angket terhadap Pemerintah, terutama agar Komnas melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM Berat atas pembunuhan enam laskar FPI.

Merespons TP3, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved