Temuan 222 Kasus Positif di 190 Sekolah, Dinkes DKI Tegaskan Tak Ada Klaster Sekolah, Ini Alasannya

"Dari 507 sekolah, yang positif dari ACF (active case finding) ada 99 sekolah. Jumlah tes PCR yang dilakukan itu 30.550 dan jumlah yang positif ada 222," ucapnya, Kamis (2/2/2022).

Baca juga: Covid-19 Melonjak Signifikan, Kota Bekasi dan Bogor Hentikan PTM 100 Persen, di Depok Lanjut Terus

Meski ada ratusan orang yang terpapar Covid-19 di lingkungan sekolah, anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memastikan, positivity rate masih di bawah 5 persen.

Untuk itu, Nahdiana menegaskan bahwa hingga kini belum ada klaster penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Dengan positivity rate 0,7 persen, jadi belum ada klaster sekolah," ujarnya.

Setiap sekolah yang ditemukan kasus Covid-19 langsung ditutup sementara oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Tracing pun kemudian dilakukan di sekolah itu dengan berkoordinasi dengan pihak puskesmas.

"Hampir satu sekolah rata-rata tidak lebih siswasnya itu 1-2 untuk ditracing," tuturnya.

Gubernur Anies Ungkap Alasan PTM di Ibu Kota Tak Bisa Langsung Dihentikan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ungkap alasan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Ibu Kota tak bisa langsung dihentikan.

Pasalnya, aturan mengenai PTM terbatas sudah jelas mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri atau kebijakan diatur atas keputusan empat menteri yakni Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Di mana dalam aturan tersebut disebutkan untuk daerah dengan penerapan PPKM Level 1 dan 2 dapat menggelar PTM terbatas dengan peserta didik 100 persen.

"Jadi pembelajaran tatap muka itu diatur melalui SKB 4 menteri yang SKB 4 menteri ini dikaitkan dengan level PPKM yang PPKM-nya ditetapkan melalui Instruksi Mendagri," jelasnya di Taman Benyamin Sueb, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (2/2/2022).

Hal ini diakui orang nomor satu di DKI berbeda dengan kebijakan sebelumnya.

Di mana, Pemprov DKI dapat mengeluarkan kebijakan sendiri menyoal PTM kala Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sebab, PSBB mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub).