PA 212 Gelar Aksi 411 di Sekitar Istana Negara, Simak Pengalihan Arus Lalu Lintasnya
Polisi siapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat terkait aksi Bela Rakyat (Akbar) 411 pada Jumat (4/11/2022)
Penulis:
Abdi Ryanda Shakti
Editor:
Theresia Felisiani
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat terkait aksi Bela Rakyat (Akbar) 411 pada Jumat (4/11/2022).
Diketahui aksi 411 tersebut akan digelar oleh sejumlah organisasi masyarakat termasuk Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR).
"Rencana Pengalihan Arus Lalu lintas sekitar Istana/Monas Jakpus, Jumat 04 Nov 2022 pukul 10.00 wib s/d selesai," tulis akun @tmcpoldametro seperti dilihat, Jumat (4/11/2022).
Masih dalam unggahan tersebut, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang akan menuju ke kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat untuk mencari jalan alternatif.
Berikut pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara:
1. Arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebon Sirih
2. Arus lalu lintas dari arah Kebon Sirih menuju Patung Kuda diluruskan ke arah Tugu Tani
3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur
4. Arus lalin dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit/Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto
5. Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu
6. Jalan Veteran I, II, III ditutup
7. Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira.
Untuk informasi, Sejumlah Organisasi Massa (Ormas) termasuk Persaudaraan Alumni (PA) 212 bakal menggelar demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 411 di kawasan Istana Presiden, Gambir, Jakarta Pusat, Jum'at (4/11/2022).
Satu di antara tokoh massa aksi, Habib Muhammad Bin Hussein Al Attas mengatakan, aksi demonstrasi besok dilakukan karena pihaknya menganggap Presiden Joko Widodo telah gagal menjalankan pemerintahan.
"Bahwa oleh karena itu kami menuntut yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Politik dan Pemerintahan," ucap Hussein dalam keterangan persnya, Kamis (3/11/2022).
Baca juga: Ribuan Personel Disiagakan Amankan Aksi 411 dan Demo Buruh Hari Ini
