Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ditolak Saat Ajak Perwakilan Massa Aksi Hadiri Rapat ERP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan massa pengemudi ojel online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Disela sela penyampaian aksi unjuk rasa itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail datang menghampiri massa aksi di lokasi unjuk rasa.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, terlihat Ismail mulanya sempat berunding dengan sejumlah massa aksi itu untuk membicarakan persoalan yang mereka tuntut.

Namun justru kedatangan Ismail itu ditolak mentah-mentah oleh massa aksi yang menyebut enggan melakukan mediasi perihal kebijakan ERP yang mereka tolak itu.

"Kami menolak mediasi, pokoknya tolak ERP," ujar salah satu orator dari atas mobil komando.

Sementara itu, ketika ditanya maksud  kedatangannya, politisi PKS itu menjelaskan bahwa ia sejatinya ingin mengajak perwakilan peserta aksi untuk ikut rapat di Komisi B.

Ia pun menyebutkan bahwa dirinya juga berniat mempertemukan massa aksi dengan perwakilan pemerintah untuk turut membahas kebijakan tersebut.

"Tapi mereka menolak, kami juga tidak bisa maksa," kata Ismail kepada wartawan.

Kendati ditolak oleh massa aksi, Ismail menegaskan tetap akan menampung aspirasi terkait penolakan kebijakan ERP tersebut.

Ia pun menyebut telah menangkap apa yang diinginkan oleh massa aksi tersebut.

"Apa yang menjadi aspirasi mereka dan ini tetap akan kita perjuangkan dalam rapat-rapat pembahasan kita kedepan," ucapnya.

Seperti diketahui, ramai dibicarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal terapkan jalan berbayar, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta jelaskan informasi lengkapnya.

Rencana penerapan jalan berbayar disebut juga dengan istilah Electronic Road Pricing (ERP).

ERP merupakan salah satu kebijakan dalam mekanisme dalam transportasi yang disinyalir dapat mengantisipasi kemacetan ibu kota.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan bahwa saat ini belum ada pemberlakuan ERP.