PKS Menolak, Wacana Jalan Berbayar di Jakarta Hanya Akan Pindahkan Kemacetan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dengan alasan untuk mengurangi kemacetan. 

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama, menilai penerapan ERP merupakan langkah yang tidak tepat.

"Kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak rencana penerapan jalan berbayar di beberapa ruas jalan di Jakarta," tutur Suryadi Jaya dalam diskusi online, Jumat (27/1/2023).

Pihaknya menolak karena aturan tersebut tidak menyelesaikan masalah, bahkan bisa menimbulkan masalah baru.

Suryadi menambahkan, langkah mengurangi kemacetan tidak terletak pada jalan berbayar maupun tidak berbayar, namun pada tata kelola transportasi, serta ketersediaan atau pertumbuhan jumlah kendaraan dan jalan di Jakarta.

"Kalau ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan, tentu sangat tidak efektif ya, karena yang terjadi nanti adalah memindahkan kemacetan dari ruas yang satu ke ruas yang lain," imbuhnya.

Suryadi menilai pemerintah ini baru mampu mengidentifikasi masalah tetapi gagal dalam memberikan solusi.

"Kita lihat misalnya di satu ruas, begitu diterapkan berbayar maka kendaraan yang akan lewat di situ pindah ke ruas yang lain. Maka kemacetan akan pindah ke ruas alternatif tadi. Jadi ini bukan mengurangi kemacetan, tapi memindahkan kemacetan," tegasnya.

Baca juga: Driver Ojol Tolak Pemberlakuan Jalan Berbayar di DKI Jakarta

"Kemacetan jalan bisa lebih parah karena ruas-ruas yang tadinya direncanakan berbayar ini adalah ruas-ruas utama, jalan-jalan besar begitu ini diterapkan berbayar maka kendaraan akan pindah ke ruas-ruas yang lebih kecil itu akan lebih macet lagi. Jadi ini yang kita lihat tidak nyambung antara perumusan masalah dengan solusi yang ingin di berikan," ungkapnya.

Driver OJOL Menolak ERP

Sebelumnya, sejumlah orang yang tergabung dalam massa aksi pengemudi ojek online menggelar aksi penolakan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023). 

Aksi penolakan kebijakan ERP itu berdasarkan pantauan Tribunnews.com digelar sejak pukul 12.05 WIB dan dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai elemen komunitas ojek online di wilayah Jabodetabek.

Contoh ruas jalan di Singapura yang sudah menerapkan sistem ERP alias jalan berbayar untuk setiap kendaraan yang melintas.

Baca juga: Masinton Pasaribu Tolak Kebijakan ERP: Kendalikan Macet Ya Transportasi Massal

Dalam aksi itu terlihat peserta massa aksi juga membawa sejumlah atribut seperti bendera dan poster berisi berbagai tuntutan terkait penolakan dan protes mengenai kebijakan ERP tersebut.