Selasa, 19 Agustus 2025

Soal ERP di Jakarta, Pengamat: Bisa Diterapkan Tapi Benahi Dulu Transportasi Umum

Masiton menilai alasan Pemerintah terkait penerapan kebijakan ERP untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota maka transportasi massal merupakan jawabannya

Tribunnews/JEPRIMA
Sejumlah kendaraan melintas di jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Terdapat sekitar 25 ruas jalan yang akan diterapkan ERP melalui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diantara 25 ruas jalan tersebut salah satunya jalan Salemba Raya. Tribunnews/Jeprima 

Masinton meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta peka melihat kondisi.

Menurut anggota legislatif Dapil Jakarta II itu, Pemerintah jangan hanya terus memikirkan soal penerimaan.

"Kita minta supaya Pemerintah Provinsi peka melihat kondisi. Jangan mikirin penerimaan-penerimaan terus dengan alasan untuk mengatur dan mengendalikan arus lalulintas," jelas kader PDIP itu.

Adapun ia mengatakan, jika alasan Pemerintah terkait penerapan kebijakan ERP untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Maka transportasi massal merupakan jawabannya.

"Kalau mau mengendalikan kemacetan di Jakarta ya transportasi massal lah jawabannya. Fasilitas terhadap publik. Bukan malah membatasi dan menarifi masyarakat," kata Masinton.

Baca juga: Duduk Perkara Munculnya Wacana Kebijakan ERP di Ibu Kota, Begini Penjelasan DPRD DKI Jakarta

Masinton kemudian memberikan contoh jalan tol, sebagau fasilitas publik yang tarifnya terus melonjak naik per tahunnya.

"Jalan tol yang udah bertahun-tahun aja harusnya udah break even point. Udah impas alasan perawatan apa segala macam, tarif tol tetap naik aja tiap tahun," kata Masinton.

"Itu kan memberatkan masyarakat. Terutama jalan tol yang udah lunas ya, seperti Jagorawi dan Tol Dalam Kota."

Sebelumnya, wacana penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau Jalan Berbayar di DKI Jakarta menimbulkan pro dan kontra publik.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, ia mendukung kebijakan tersebut.

"(Saya) mendukung. Tapi menurut saya itu harus dilakukan secara progresif, bertahap. Enggak bisa sekaligus dan enggak bisa sekarang," kata Eddy, saat ditemui, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) secara terbatas pada 14 November mendatang.
Kendaraan melintas di bawah alat electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/11/2018). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba coba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) secara terbatas pada 14 November mendatang. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan, harus ada mekanisme yang jelas lebih dahulu untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Ya saya kira harus ada mekanisme yang jelas dulu, manfaatnya apa kalau kita menerapkan ERP," ucapnya.

Sebab Eddy mengatakan, sistem tersebut mengadopsi sistem yang digunakan Singapura.

"ERP kan adopsi dari sistem yang digunakan di Singapura," kata Eddy.

Halaman
1234
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan