Soal ERP di Jakarta, Pengamat: Bisa Diterapkan Tapi Benahi Dulu Transportasi Umum
Masiton menilai alasan Pemerintah terkait penerapan kebijakan ERP untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota maka transportasi massal merupakan jawabannya
Penulis:
Ibriza Fasti Ifhami
Editor:
Eko Sutriyanto
Kata Ismail, saat ini Bapemperda DPRD DKI Jakarta masih fokus membahas regulasi ERP melalui Perda, sedangkan Komisi B akan membahas teknisnya.
Tentang ERP
ERP merupakan jalan berbayar yang sudah diterapkan di beberapa negara berkembang dan maju.
Bahkan sejumlah negara menerapkan ERP tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan.
Dengan adanya ERP ini akan membuat pengendara harus menentukan apakah akan meneruskan perjalanannya melewati area itu dengan membayar estimasi biaya yang telah ditentukan saat itu.
Atau lebih memilih mencari jalur lain, bisa juga mencari alternatif dengan mengunakan moda transportasi lain yang diijinkan untuk melewati area tersebut.
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, ERP mempunyai manfaat dan dampak tersendiri.
Manfaat ERP bagi masyarakat, yakni mengurangi tingkat polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan, berkurangnya kebisingan yang diakibatkan perpindahan moda ke angkutan umum dan meminimalisir kerugian ekonomi akibat kemacetan lalulintas.
Adapun dampak dari ERP adalah peningkatan terhadap kualitas lingkungan diharapkan dapat mengurangi polusi udara, dan bunyi dan getaran, meningkatanya ekonomi, ERP diharapkan bisa memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah sehingga mendapat dana tambahan untuk meningkatkan kualitas angkutan umum.
Juga menjamin persamaan hak pengguna jalan, diharapkan ERP bisa memberikan keadilan bagi pengguna jalan dengan memberikan kewajiban yang lebih berat untuk para pengguna jalan yang lebih berkontribusi terhadap kemacetan.
Transportasi umum
Trubus Rahadiansyah
penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP)
Terminal Pulogebang
Jakarta Fair 2025 Resmi Dibuka, Berikut Rute TransJakarta, KRL, dan MRT Menuju JIExpo Kemayoran |
![]() |
---|
Organda Ngeluh Jumlah Penumpang Bus Anjlok Usai Lebaran 2025: Akibat Pemerintah Tak Berpihak |
![]() |
---|
Cegah Keberangkatan Haji Ilegal, Pengamat Minta Peran Kementerian Imipas Diperkuat |
![]() |
---|
Analis: Terganggunya Distribusi BBM di Bengkulu, Pelindo II Harus Gerak Cepat Lakukan Pengerukan |
![]() |
---|
Sosok Irjen Yehu Wangsajaya yang Dimutasi Kapolri, Hartanya Rp7 M, Ke Kantor Naik Transportasi Umum |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.