Rabu, 20 Agustus 2025

Kebakaran di Kapuk Muara, Fahira Idris Dorong Pencegahan Komprehensif di Jakarta

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyampaikan simpati mendalam kepada warga terdampak kebakaran di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan.

Editor: Wahyu Aji
HO/IST
PENANGANAN KEBAKARAN - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta menyoroti upaya pencegahan kebakaran di Jakarta harus dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif. Hal ini merujuk pada kejadian kebakaran yang terjadi di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/6/2025) kemarin. 

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyampaikan simpati mendalam kepada warga terdampak kebakaran di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (6/6/2025) kemarin.

Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pencegahan kebakaran yang dilakukan secara menyeluruh dan terencana.

“Saya turut berduka dan menyampaikan simpati kepada warga Kapuk Muara yang terdampak. Saat ini, perhatian utama kita adalah memastikan seluruh kebutuhan warga terpenuhi. Namun yang tak kalah penting, kita harus membangun sistem pencegahan kebakaran yang lebih sistematis dan komprehensif,” ujar Fahira di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Fahira mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menerbitkan Pergub tentang kewajiban satu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap RT. 

Namun menurutnya, hal itu hanyalah satu bagian dari sistem pencegahan yang lebih besar.

Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun kebijakan yang lebih menyeluruh, mengingat dampak kebakaran tidak hanya bersifat material, tapi juga menyangkut keselamatan serta masa depan warga.

Fahira pun menyampaikan lima rekomendasi untuk memperkuat sistem pencegahan kebakaran di Jakarta.

Pertama, kata dia, distribusi APAR disertai pelatihan warga.

Menurutnya, tidak cukup hanya menyalurkan APAR, warga juga perlu dibekali pelatihan langsung oleh Dinas Gulkarmat agar siap menangani insiden awal sebelum membesar. Pelatihan ini bisa dijadwalkan rutin per triwulan di tiap RT.

Langkah kedua adalah audit instalasi listrik dan sistem proteksi gedung.

"Mengingat korsleting menjadi penyebab utama kebakaran, Pemprov harus bekerja sama dengan PLN untuk melakukan audit gratis atau bersubsidi pada instalasi listrik rumah tangga, khususnya di kawasan padat penduduk. Gedung publik dan swasta juga wajib diaudit kelengkapan sistem keamanannya," kata dia.

Langkah ketiga, kata dia, adalah penguatan relawan kebakaran (redkar). Relawan di tingkat RT/RW perlu diberdayakan sebagai ujung tombak penanggulangan dini.

Menurutnya, mereka harus dibekali perlengkapan dasar seperti APAR, helm, jaket tahan api, dan peluit, serta peran edukatif di lingkungan sekitar.

Langkah selanjutnya adalah modernisasi armada dan infrastruktur pemadam.

Halaman
12
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan