Pedagang Cerita Situasi Mencekam di Slipi Jakbar Imbas Demonstrasi di Gedung DPR

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pedagang makanan di Slipi, Jakarta Barat (Jakbar) yang biasa disapa Pak Gendut bercerita mengenai situasi kericuhan yang terjadi di kawasan itu pada Senin (25/8/2025) malam.

Kericuhan yang terjadi di Slipi merupakan imbas dari aksi demonstrasi aliansi buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.

Dalam aksi demonstrasi ini, pengunjuk rasa dari kalangan mahasiswa hingga warga sipil menuntut DPR memperbaiki kinerjanya dengan menyoroti sejumlah persoalan di tengah masyarakat.

Seperti membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi penghasilan anggota DPR, dan menghentikan dominasi oligarki politik.

Menurut Pak Gendut, kericuhan di kawasan Slipi yang terjadi sejak sore barus bisa dibubarkan pada tengah malam.

"Baru bubar jam 12 malam. Tapi yang arah ke Palmerah itu jam setengah 1 masih perang," ujar penjual asongan di kawasan Slipi arah Petamburan ini saat ditemui TribunJakarta.com di tempatnya berjualan, Selasa (26/8/2025).

Pak Gendut menyebut, warga yang berada di kawasan Slipi arah Petamburan sampai tengah malam didominasi oleh para pelajar.

"Saya jam 10 malam udah tutup karena situasinya makin ramai. Kalau di sini anak-anak STM. Yang di sana (arah Palmerah) itu banyak warga juga," tuturnya.

Menurutnya, kericuhan pada tadi malam seperti aksi demonstrasi pada 2019 lalu saat menolak revisi KUHP.

"Sama kayak tahun 2019 waktu itu yang sampai bentrok juga kan ya," tuturnya.

Menurut Pak Gendut, tak ada korban luka yang berjatuhan di kawasan Slipi.

Baca juga: Pimpinan DPR Klaim Siap Temui Massa Aksi Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Kemarin, Tapi . . .

"Kayaknya enggak ada. Cuma jatuh biasa aja," terangnya. 

Sebagai informasi, demo yang terjadi kemarin dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

Khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

Massa aksi yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sembilan tuntutan, di antaranya:

• Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR
• Transparansi gaji anggota DPR
• Pembubaran DPR RI dan Kabinet Merah-Putih
• Penolakan RKUHAP
• Penurunan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
• Pengusutan kasus pelanggaran HAM dan korupsi