Senin, 22 September 2025

Demo Buruh di DPR Berakhir Tertib, Desak RUU Ketenagakerjaan hingga Rencanakan Apel Skala Besar

Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat tersendat, namun berangsur normal setelah massa mulai meninggalkan lokasi

Tribunnews/Alfarizy
DEMO BURUH - Rombongan buruh meninggalkan DPR RI usai menyampaikan aspirasi, Senin (22/9/2025). (Tribunnews/Alfarizy) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi ribuan buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025), berakhir sekitar pukul 15.00 WIB.

Pantauan Tribunnews, massa buruh yang berasal dari wilayah sekitar Jakarta berbondong-bondong pulang menggunakan bus angkutan yang telah disiapkan.

Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat tersendat, namun berangsur normal setelah massa mulai meninggalkan lokasi.

Pada aksi unjuk rasa ini, buruh membawa lima tuntutan di antaranya mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, mendukung Polri menegakkan hukum, serta tegakkan supremasi sipil.

Perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga sempat bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan jajaran pimpinan DPR.

Dalam pertemuan itu, buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk desakan agar DPR segera membahas RUU Ketenagakerjaan dengan melibatkan serikat pekerja.

Baca juga: Ada Demo Buruh di DPR, Ini Cara Polisi Antisipasi Agar Tak Disusupi Perusuh

"Besok jam 2 siang kami sudah diundang bertemu Komisi IX DPR untuk membahas RUU Ketenagakerjaan. Kami sudah menyiapkan pokok-pokok pikiran pasal per pasal, ayat per ayat, untuk disampaikan,” ujar Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Selain itu, buruh juga menegaskan rencana menggelar apel besar kebangsaan pada 8 Oktober 2025 di Jababeka, Bekasi, yang ditargetkan diikuti 100 ribu buruh.

"Apel kebangsaan ini untuk menegaskan bahwa NKRI harga mati, dan supremasi sipil adalah segalanya bagi kami,” tegas Andi Gani.

Ia menambahkan, apel kebangsaan digelar sebagai bentuk konsolidasi buruh di tengah situasi di beberapa negara Asia yang sedang bergejolak. Menurutnya, stabilitas nasional harus dijaga agar iklim investasi tidak terganggu.

"Ketika kita rusuh atau ricuh, pasti investasi akan lari dari Indonesia. Dan itu yang dirugikan adalah rakyat dan juga buruh Indonesia," ucapnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan