Penerapan WFH, Begini Suasana di Pemkot Bogor dan Pemkab Cirebon

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kota Bogor mulai menerapkan WFH setiap Jumat membuat Balai Kota terlihat sepi pagi
• Sebagian ASN tetap bekerja di kantor sementara lainnya bekerja dari rumah sesuai kebijakan berlaku
• Kebijakan serupa diterapkan di Cirebon dengan pembatasan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Pemerintah Kota Bogor menerapkan Work From Home (WFH) atau pada Jumat (10/4/2026).

Pantauan TribunnewsBogor.com (Tribun Network), di Balai Kota Bogor, mulai pukul 06.15-06.30 WIB, Balai Kota Bogor masih terlihat sepi.

Parkiran kendaraan roda empat atau mobil para aparatur sipil negara (ASN) kosong.

Ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) terlihat sepi dari kendaraan. Selain itu juga, kondisi serupa terlihat di kantor Diskominfo.

Hanya ada beberapa kendaraan saja yang terparkir di depan kantor.

Namun, untuk kantor Satpol PP, masih seperti semula. Sudah banyak personel yang berjaga di pagi ini.

Beberapa orang petugas dinas lingkungan hidup (DLH) terlihat sedang menyapu lapangan upacara di Balai Kota.

Beberapa ASN yang work from office (WFO) tetap datang menggunakan kendaraan berbahan bakar BBM.

Di lingkungan Balai Kota Bogor terdapat beberapa kantor yakni kantor Diskominfo, Sekretaris Daerah, serta DPMTSP.

“Iya betul hari ini pelaksanaan WFH yang pertama,” kata Kepala BKPSDM Kota Bogor Dani Rahadian kepada TribunnewsBogor.com.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki, WFH di lingkungan Balai Kota Bogor ini mulai diterapkan.

Sekretariat Daerah, Diskominfo, dan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) mulai melaksanakannya.

Sekretariat Daerah Kota Bogor jumlah pegawainya 182 orang dan 50 persen melakukan WFH. Sementara Diskominfo sebanyak 75 persen ASN nya WFH. Sedangkan DPMTSP 100 persen WFO.

ASN di Cirebon WFH

WFH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga resmi berlaku setiap Jumat.

Dalam skema ini, hingga 80 persen ASN diperbolehkan bekerja dari rumah, sementara sisanya tetap bertugas di kantor.

Baca juga: WFH ASN Pemkot Yogyakarta hingga Denpasar Tiap Jumat Dimulai 10 April, Ketahuan Bolos Kena Sanksi

Kebijakan tersebut diterapkan dengan sejumlah pembatasan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Minimal 20 persen ASN diwajibkan tetap masuk kerja di kantor pada hari pelaksanaan WFH.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah menjelaskan, bahwa penerapan WFH dilakukan secara proporsional di setiap perangkat daerah.

“WFH dilaksanakan setiap hari Jumat dengan komposisi maksimal 80 persen ASN bekerja dari rumah dan minimal 20 persen tetap di kantor,” ujar Agung saat diwawancarai Tribun Jabar, Kamis (9/4/2026).

Namun demikian, tidak semua ASN dapat mengikuti skema kerja fleksibel tersebut.

Sejumlah pejabat struktural tetap diwajibkan hadir di kantor seperti biasa.

“Sejumlah pejabat struktural seperti eselon II dan eselon III, termasuk kepala bagian, kepala bidang, sekretaris dinas, sekretaris kecamatan, hingga camat tetap wajib masuk kerja setiap hari,” ucapnya.

Selain itu, berbagai unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga dikecualikan dari kebijakan WFH.

Layanan tersebut tetap berjalan normal tanpa perubahan sistem kerja.

Di antaranya meliputi layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan di BPBD, ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP, pemadam kebakaran, kebersihan dan persampahan, administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, kesehatan hewan, hingga pengelolaan pendapatan daerah.

“Unit pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak bisa menerapkan WFH,” jelas dia.

Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti SD, SMP, TK dan PAUD tetap berlangsung seperti biasa.

Baca juga: WFH Mulai Diterapkan, IDAI Soroti Momen Kebersamaan Orang Tua dan Anak yang Perlu Disiasati

Namun, pegawai di lingkungan dinas pendidikan masih dimungkinkan mengikuti WFH sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan.

Hal serupa juga berlaku di rumah sakit.

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja di tempat, sedangkan pegawai manajemen dapat menyesuaikan dengan skema WFH.

Agung menambahkan, kebijakan ini tidak hanya bertujuan memberikan fleksibilitas kerja, tetapi juga untuk mendorong efisiensi anggaran daerah.

“Kebijakan WFH tidak hanya bertujuan menghemat penggunaan bahan bakar minyak, tetapi juga untuk efisiensi anggaran operasional lainnya,” katanya.

Melalui penerapan WFH, diharapkan penggunaan kendaraan dinas, konsumsi listrik, perjalanan dinas, lembur, hingga belanja alat tulis kantor dapat ditekan.

ASN yang tetap bekerja di kantor pun diimbau untuk menggunakan transportasi umum atau sepeda sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Meski begitu, Agung menegaskan, bahwa kebijakan ini bersifat imbauan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ASN.

“Ini lebih kepada imbauan untuk efisiensi, bukan kewajiban mutlak,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Suasana WFH Pertama di Pemkot Bogor Pagi Hari, Parkiran Mobil Masih Kosong

dan

Mulai Hari Ini, ASN Cirebon Resmi WFH Tiap Jumat, 80 Persen Boleh di Rumah