Mahasiswa Kepung Bundaran HI Besok, Ketua BEM UI: Keadilan Harus Dijemput Rakyat

Ringkasan Berita:

• Massa mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
• Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Ma'shum Imawan mengajak masyarakat ikut bergabung.
• Dalam pernyataan sikapnya, Yatalathof menilai kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak sejalan dengan berbagai klaim pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Ma'shum Imawan mengajak masyarakat ikut bergabung.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga Pertamax, Mahasiswa Turun ke Jalan di Jakarta dan Kendari

Dalam pernyataan sikapnya, Yatalathof menilai kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak sejalan dengan berbagai klaim pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah.

Menurut dia, manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Baca juga: 3 Tuntutan MBG Watch Saat Demo di Kantor BGN, Minta Program MBG Dihentikan Sementara

"Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah, harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak," kata Yatalathof dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Ia juga mengkritik pemerintah yang dinilai lebih fokus membangun citra dibanding menyelesaikan persoalan masyarakat.

Yatalathof menegaskan aksi yang digelar mahasiswa bukan didasari perbedaan pandangan politik.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang dianggap merugikan masyarakat luas.

"Ini bukan soal perbedaan politik. Ini soal siapa yang benar-benar dirugikan dan jawabannya adalah kita semua lah sebagai rakyat yang dirugikan," katanya.

Ia mengaku mahasiswa selama ini telah berupaya menyampaikan kritik melalui berbagai cara, termasuk kajian dan penyampaian data.

Namun, pemerintah dinilai tidak memberikan respons yang memadai terhadap berbagai masukan tersebut.

"Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan," ujarnya.

Dalam pernyataannya, Yatalathof turut menyinggung sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan mahasiswa.

Mulai dari kebijakan perpajakan, persoalan lapangan pekerjaan hingga isu militerisme di lingkungan sipil.