Tragedi Priok Berdarah
Kasus Priok Cermin Pejabat tidak Kedepankan Nurani
Tragedi berdarah Tanjung Priok, Selasa, (13/4/2010), wujud nyata pejabat yang tidak mengedepankan nurani dalam menangani suatu masalah dengan masyarakat.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Johnson Simanjuntak
Menurut Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Kemendagri, Kartiko Purnomo, SH., MPA., peristiwa bentrokan Selasa lalu memprihatinkan, karena pejabat lebih mengutamakan kuasanya.
"Prihatin dengan kondisi yang terjadi di Tanjung Priok. Ini terjadi hanya karena masalah komunikasi. Pejabat dalam menyelesaikan masalah harusnya dengan nurani bukan kuasa," kata Kartiko dalam Dialog "Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah", Jumat (16/4/2010) di Gedung DPD RI Jakarta.
Kartiko menjelaskan peristiwa Tanjung Priok akan masuk dalam agenda evaluasi even selama 1 tahun Pemda DKI Jakarta. Dalam Dialog ini juga, Kartiko meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan kontrolnya terhadap kinerja daerah.
"Kontrol masyarakat harus lebih ditingkatkan. Jangan terlena dengan apa yang dikerjakan rutin oleh para pejabat di daerah," ujarnya.
Bercermin pada masalah Tanjung Priok, Kartiko meyakinkan masyarakat untuk menggunakan mekanisme kontrol untuk melihat sejauh mana para pejabat itu orientasi kerjanya ditujukan untuk rakyat.