PPP Minta Dubes Malaysia Minta Maaf

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Kementerian Luar Negeri tidak sekadar melayangkan nota protes ke pemerintah Malaysia. Menlu Marty Natalegawa harus pula memanggil Duta Besar Malaysia untuk memberi keterangan resmi maupun permintaan maaf atas nama pemerintah Malaysia.

"Ini soal kedaulatan, jadi jangan setengah-setengah," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Romahurmuziy kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (22/8/2010).

Bukan hanya itu, Sekretaris Fraksi PPP ini mendesak pemerintah menjelaskan pertukaran tiga pejabat DKP dengan tujuh nelayan negeri jiran. "Siapa yang bertanggung jawab dalam memerintahkan barter yang tak sederajat dan melecehkan kedaulatan republik, dan atas dasar apa," ujar pria yang disapa Romy ini. "Sebagai pejabat publik, seluruh otoritas kelautan harus memberi penjelasan atas insiden tersebut. Ini penting untuk tidak dijadikan kebiasaan yang kesekian kalinya oleh Malaysia."

Menyangkut hak interpelasi atas insiden Tanjung Berakit di Kepulauan tersebut, Romahurmuziy menganggap, interpelasi bukan hal yang diperlukan. Alasannya,  insiden itu disebabkan karena minimnya eksistensi sarana dan prasarana.

"Karenanya, yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan dukungan anggaran seluruh pemangku kepentingan, baik di eksekutif maupun legislatif," imbuhnya seraya menerangkan pada tanggal 1-7 September mendatang, parlemen bakal menggelar pembahasan anggaran antara komisi-komisi di DPR dengan seluruh mitra kerjanya. "Hal ini bukan hanya polemik yang tercipta, melainkan policy yang nyata dalam APBN 2011," paparnya.

Dia menambahkan, dalam kondisi keterbatasan, seluruh otoritas kelautan di perbatasan di tingkat pusat harus berembug dengan anggaran yang tidak cukup untuk menopang seluruh lintas perbatasan.

"Siapa bertanggung jawab apa, kapan, dan di wilayah mana. Baik Kemenhan, Polri, dan KKP harus berbagi kavling dalam pewilayahan, penjadwalan, dan pelengkapan sarana dan prasarana penjaga kedaulatan perbatasan," urainya.(*)