SBY Keluarkan PKS Akan Timbulkan Simpati Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ari Dwipayana, Pengamat Politik UGM mengingatkan Presiden SBY akan dampak munculnya simpati publik terhadap PKS jika Partai itu dikeluarkan. Karenanya, SBY sekaligus Ketua Setgab untuk memikirkan sejumlah pertimbangan.

Paling tidak, ada kalkulasi-kalkulasi politik yang mungkin menjadi sangat rumit dan berisiko yang akan menjadi konsekuensi pilihan.

"Pertama bagaimana risiko politik dari mengeluarkan PKS. Tentu saja mengenai politik mellow dramatik, yang menimbulkan simpati publik yang besar kalau ini dikaitkan dengan teraniaya seperti dizolimi," ulas Pengamat Politik UGM ini dalam polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/4/2012).

Kedua juga kalkulasi mengenai risiko politik di parlemen. Sebagaimana dikatakan Happy Bone Zulkarnaen, Wasekjen Partai Golkar kekuatan koalisi masih kuat jika PKS keluar.

Namun, ia menyatakan siapa yang bisa menjamin Golkar tetap berada dalam koalisi. Pasalnya berdasarkan pengamatannya, Golkar adalah salah satu Partai yang dua tahun masa pemerintahan ini yang mudah berayun. Dan kegampangan berayun inilah yang kemudian membuat tidak ada jaminan posisi soliditas oposisi itu tetap bertahan, tetap bertahan 2,5 tahun kedepan.

"Mengapa tidak. Karena kalau kita lihat dilema PKS, sebenarnya sama dengan dilemanya Golkar sebagai Partai pendukung pemerintah. Mengapa sama? Satu Golkar kalau dia berada di koalisi dia harus menyakinkan betul bahwa dia tidak berada di bawah bayang-bayang Demokrat," terangnya.

"Kalau banyak program-program pemerintah sekarang ini apa itu nanti BLSM, itu pasti "dalam berbagai survei menunjukan" bahwa yang akan mendapat insentif itu partai Demokrat. Sehingga kalau Golkar masih berada di koalisi tanpa ada syarat-syarat lain dan posisi tawar, maka Golkar tidak bisa membangun pembeda atau diversifikasi dengan Demokrat."

Jadi sebenarnya dilemanya PKS juga adalah dilemanya Golkar. Pertanyaannya Golkar seperti apa dalam 2,5 tahun ini. Apakah akan tetap solid, atau apakah ada jaminan Golkar ada di koalisi atau membangun diverisiasi.

Ketiga menurutnya  yang menjadi kalkulasi yang cukup rumit adalah power sharing kedepan.

"Nah kalau PKS dikeluarkan dari koalisi, bagaimana dengan perimbangan kekuatan baru. Apakah ini dikasihkan kepada Golkar, karena sangat berjasa atas BBM kemarin? Atau ada perimbangan baru? Kalau dikasih semuanya kepada Golkar, tentu akan menjadi masalah di tempat lain," urainya.

Namun, dia menegaskan pangungnya sekarang menjadinya pangung Presiden, milik Presiden seutuhnya dalam memutuskan sikap atas PKS.

"Menurut saya ada dua hal yang kita bisa lihat kemana arahnya ini. Kalau melihat dari sisi prosedural dilalui. Sekarang ini tinggal menunggu apa yang akan diambil presiden," katanya.