20 Juta Orang miskin Tak Terdata Jamkesmas
Anggota Panja Jamkesmas Komisi IX DPR, Herlini Amran menyayangkan kepesertaan Jamkesmas tahun 2012 masih dipatok 76,4 juta jiwa.
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Anggota Panja Jamkesmas Komisi IX DPR, Herlini Amran menyayangkan kepesertaan Jamkesmas tahun 2012 masih dipatok 76,4 juta jiwa.
Padahal, tegas dikatakan, berdasarkan hasil PPLS 2011 yang dirilis TNP2K dan BPS, jumlah keluarga kategori tidak mampu atau orang-orang miskin yang layak mendapatkan pelayanan Jamkesmas mencapai 96,7 juta jiwa.
Karenanya, pemerintah diminta perlu mewaspadai ada sekitar 20 juta orang miskin yang tidak bisa berobat karena hak kepesertaan Jamkesmas mereka terabaikan, alias tidak terdata. Apalagi, kuota peserta Jamkesmas 2013 hanya akan ditingkatkan menjadi 86,4 juta jiwa saja.
“Dalam rentang dua tahun kedepan 2012 sampai dengan 2013, akan ada sekitar 20 juta orang miskin yang jaminan kesehatannya berpotensi terbaikan negara,” tuturnya, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
“Bayangkan siapa yang akan menanggung biaya kesehatan mereka bilamana sakit, sementara Jamkesmas tidak mengkavernya. Padahal anggaran terus naik dari tahun ke tahun,” katanya lagi.
Lebih lanjut dikatakan, tahun 2008 hingga 2010, secara berturut-turut, Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 4,6 triliun. Bila dirinci yakni 2008, Rp 4,6 triliun pada tahun 2009, Rp 5,1 triliun pada tahun 2010, Rp 6,3 triliun pada tahun 2011.
“Sedangkan pada tahun 2012 ini, terdapat penambahan anggaran untuk program Jamkesmas plus Jaminan Persalinan (Jampersal) sehingga nilai totalnya menjadi Rp 7,4 triliun” ujarnya.
Melihat hal itu, ia menandaskan bahwa pantaslah kasus-kasus pasien Jamkesmas ditolak Rumah Sakit masih terus bermunculan.
"Dan, yang kena getahnya kami juga di DPR. Berapa banyak lagi kami harus mengadvokasi orang miskin yang tengah merintih kesakitan karena hak layanan Jamkesmasnya diabaikan Pemerintah?” sesalnya.
Atas hal itu, Herlini mengingatkan Pemerintah untuk segera membuat cadangan anggaran Jamkesmas guna mengantisipasi kasus-kasus penolakan orang miskin berobat ke rumah sakit yang mana jaminan kesehatannya sama sekali belum terdata.