Dahlan Iskan Diusulkan Jadi Whistleblower

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Ikhsan Modjo menilai, Menteri BUMN Dahlan Iskan bisa dijadikan whistleblower, dan ditantang untuk membuka siapa 10 oknum anggota DPR yang memeras atau minta upeti ke BUMN.

"Demokrat minta Pak Dahlan Iskan berani menyebut siapa nama-nama anggota DPR yang memeras," kata Ikhsan dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Ikhsan merasa aneh dengan sikap DPR yang berusaha mengorek soal laporan BPK mengenai kerugian negara Rp 36 triliun di PLN, saat Dahlan Iskan menjabat Dirut PLN pada 2009-2010.

"Itu kejadian di tahun 2009-2010 dan sudah terjadi, namun baru dikorek-korek lagi sekarang oleh anggota DPR yang dulu-dulu juga," imbuh Ikhsan.

Kalau ada penyalahgunaan anggaran di PLN saat itu, lanjutnya, seharusnya sudah diusut dari dulu.

"Kenapa saat 2009-2010 tidak diusut, kenapa baru sekarang? Ini kan masih DPR yang sama dengan dulu. Ini praktik yang tidak sehat dengan modus cari-cari kesalahan yang sama," tuturnya.

Jika Dahlan benar-benar ada indikasi melanggar hukum, papar Ikhsan, silakan diusut. Namun, bila sifatnya masih abu-abu, jangan sampai menjadi bancakan politik berulang.

Sementara, Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik, meminta Dahlan Iskan berani mengungkap siapa saja anggota DPR yang meminta upeti ke BUMN.

"Dan Pak Dahlan harus berani sampaikan ke KPK. Kami di belakang Pak Dahlan, kami mendukung," tegas Nashidik.

Demokrat, ucapnya, mendukung langkah Dahlan untuk mengungkapkan ke publik, siapa saja anggota Dewan yang meminta upeti ke BUMN.

"Pak SBY sudah memanggil Pak Dahlan dan sudah ada pertemuan. Pak Dahlan sudah diberitahu oleh Pak SBY untuk maju terus," ungkap Nashidik. (*)