Pemerintahan Jokowi Dinilai Belum Berpihak Pada Masalah Ketahanan Keluarga

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengaku miris dengan masalah gizi buruk yang melanda di Provinsi NTT hingga mengakibatkan belasan anak meninggal. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak.

"Data mengenai gizi buruk yg melanda anak-anak balita di NTT, yaitu pada kurun waktu Januari - Mei 2015 sebanyak 1.918 dan 11 anak meninggal adalah fenomena gunung es," kata Okky dalam keterangan pers yang diterima Minggu (5/7/2015).

Politikus PPP ini menyebutkan, bahkan Indonesia menempati peringkat pertama kasus anak atau balita bertambah pendek atau stunting di kawasan Asia Tenggara. Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun sejak 2007 hingga 2013.

"Saya masih melihat bahwa pemerintah belum memiliki keberpihakan pada masalah ketahanan keluarga khususnya masalah pemenuhan gizi bagi anak-anak dan balita," katanya.

Hal itu tercermin dari besarnya anggaran Direktorat Gizi di Kemenkes yang hanya sekitar 7 persen dari anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun di Kemenkes dalam RAPBN 2016 dan anggaran BKKBN yang hanya berkisar di 102 M untuk RAPBN 2016.

"Masalah gizi dan kependudukkan adalah issue penting yang harus diprioritaskan. Karena kekayaan suatu negara adalah pada kualitas penduduknya. Jokowi sudah memiliki Nawacita dimana salah satunya adalah membangun Indonesia dari yang paling luar/Timur. Tapi nampaknya hal itu masih jauh api dari panggang," katanya.

Menurutnya, masalah malnutrisi di Republik ini harus segera diatasi. Pasalnya, jika tidak iming-iming bonus demographi yang akan dialami oleh bangsa ini pada tahun 2025-2030 justru akan sebaliknya yaitu menjadi bencana demographi dan akan menjadi beban negara.

"Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Program jangka pendek dan jangka panjang harus segera dirancang. Sinergi antara BKKBN dan Kemenkes khusus Direktorat Gizi & KIA harus dilakukan. Apabila pemerintah punya program jumantik, maka BKKBN perlu punya "armada" yang memeriksa status gizi ke rumah-rumah penduduk secara berkala satu minggu sekali," katanya.

Okky mengatakan, PLKB harus digalakkan kembali. Biskuit penambah makanan bergizi harus lebih sering diberikan kepada anak-anak sekolah maupun ibu hamil. Dan untuk program jangka panjang, maka pendidikkan kesehatan reproduksi sangat perlu diberikan pada remaja-remaja putri di sekolah. Karena kualitas kehamilan seorang ibu sangat dipengaruhi oleh kesehatan reproduksinya selagi muda dan pengetahuan yang memadai.

"Pernikahan usia dini pun di Indonesia juga sangat tinggi. Sehingga hal itu menimbulkan masalah dalam ketahanan keluarga," katanya.