Ketua ICMI: Ada atau Tidaknya BPJS, Semua Rumah Sakit Harus Layani Pasien

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan ada atau tidaknya BPJS Kesehatan, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

"Di luar soal BPJS, semua rumah sakit sesuai dengan ketentuan UUD, harus melayani pasien gawat darurat," ujar Jimly, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor ICMI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta diwajibkan melayani para pasien secara maksimal, meskipun para pasien menggunakan BPJS.

Baca: Kasus Bayi Debora, Ketua ICMI: Hak Warga Negara Dapatkan Layanan Kesehatan

"Ada atau tidak ada BPJS, dia (rumah sakit) wajib melayani," jelas Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh mengutamakan sisi komersil.

Ia menilai terkadang rumah sakit tidak segera menangani pasien lantaran mengutamakan uang muka serta jaminan pasien.

Hal tersebut, kata Jimly, merupakan hal yang salah.

Baca: Dibiayai Baznas, ICMI Akan Gelar Pelatihan Bagi 100 Orang Pencari Beasiswa

Bagaimanapun pasien yang memerlukan penanganan darurat harus diutamakan.

"Jadi kalau ada pasien gawat darurat ditanyain dulu KTP, duit ada apa nggak, itu nggak boleh kayak gitu, kalau gawat darurat Itu (pelayanan pasien) nomor satu," kata Jimly.

Jimly pun menyebutkan contoh lainnya, ia menuturkan mungkin saja memang pasien telah mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit.

Baca: Ketua ICMI Anjurkan MK Segera Keluarkan Putusan

Namun, langkah selanjutnya yang diambil rumah sakit itu adalah mempertimbangkan tindak lanjut penanganan karena ternyata pasien bukan dari kalangan mampu.

"Mungkin sudah ada penanganan (terhadap pasien) itu, tapi selanjutnya dilihat 'wah ini nggak punya duit'," kata Jimly.

Tentunya alasan mencari keuntungan itu pada akhirnya hanya membuat pasien menjadi objek yang menderita.

"Jadi itulah akibat motif management yang mencari untung, jadi pasien, orang-orang sakit, orang-orang sengsara hanya dijadikan objek," tandas Jimly.

Sebelumnya, kasus kematian bayi Debora menjadi perhatian publik.

Bayi Debora diduga tidak segera mendapatkan penanganan medis dari rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, lantaran orangtuanya tidak memiliki cukup biaya.

Nyawa Debora pun akhirnya tidak bisa diselamatkan pada Minggu, 3 September 2017 lalu.