Minggu, 7 September 2025

Pilpres 2019

Prabowo Sarankan Massa Tidak Berkumpul di Sekitar Gedung MK

Sidang pembacaan putusan sengketa pilpres akan digelar pada Kamis (27/6/2019) di MK, Jakarta Pusat, pukul 12.30 WIB.

Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews/Jeprima
Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). Organisasi yang tergabung dalam gerakan itu ialah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Front Pembela Islam (FPI), Alumni 212, beserta eksponen masyarakat lainnya. Pada aksi tersebut mereka memberikan suport kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dengan benar serta sesuai fakta-fakta hukum yang ada. Tribunnews/Jeprima 

Kalaupun terjadi sesuatu yang menganggu kamtibnas, diungkap Moeldoko, TNI dan Polri siap mengamankan.

"‎Mudah-mudahan enggak panas, sepertinya enggak. Kami sudah siapkan diri dengan baik. Jumlah (kelompok yang turun ke jalan) tidak terlalu banyak, tapi kami tetap waspadai," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI menuturkan pihaknya memperkirakan besok ada 2500-3000an ‎orang yang turun ke jalan mengawal putusan MK.

"Besok ada pengerahan masa 2500-3000an, tapi ya tidak terlalu besar juga," imbuhnya.

Akan berhadapan dengan hukum

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan kelompok-kelompok yang masih ingin melawan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) besok dipastikan bakal berhadapan dengan hukum.

"Ya saya pikir, semuanya akan berhadapan dengan hukum. Ini kan negara demokrasi yang kedepankan hukum sebagai panglima. Siapapun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019)‎.

Moeldoko menuturkan bukan hanya pemerintah yang ingin suasana besok berjalan damai.

Masyarakat Indonesia pun ‎ingin semua persoalan pemilu bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat.

"Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik. Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya. 

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan