MK Sebut Partai Berkarya Masih Bisa Cabut Permohonannya, Paling Lama Pada Sidang Terakhir

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menjelaskan, permohonan sengketa hasil Pemilu yang sudah teregistrasi masih bisa ditarik kembali oleh Pemohon

MK Sebut Partai Berkarya Masih Bisa Cabut Permohonannya, Paling Lama Pada Sidang Terakhir
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Kondisi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Berkarya dapat mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi bila merasa ada ketidak sesuaian dalam dokumen permohonan yang mereka ajukan.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menjelaskan, permohonan sengketa hasil Pemilu yang sudah teregistrasi masih bisa ditarik kembali oleh Pemohon.

Baca: Tim Kuasa Hukum 02 Sebut Prabowo Marah Karena Disebut Lapang Dada Menerima Putusan MK

"Penarikan kembali perkara setelah diregistrasi dimungkinkan. Ada aturannya dalam PMK 2/2018," ucap Fajar saat dihubungi, Rabu (3/7/2019).

Aturan pencabutan permohonan ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pasal 18 ayat 1, Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir.

Pada ayat selanjutnya, permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan kembali.

Pemohon yang menarik kembali permohonan sebelum dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas permohonan.

Sedangkan jika penarikan kembali permohonan dilakukan setelah dicatat dalam BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali permohonan disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang membantah soal adanya permohonan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas klaim 2,7 juta suara milik mereka yang hilang dicaplok Partai Gerindra.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved