Sanksi Pidana Tak Bikin Jera, Mantan Koruptor Harus Dilarang Maju Pilkada

Dalam banyak kasus, kata dia, koruptor bisa disambut meriah sepulangnya dari tahanan.

Sanksi Pidana Tak Bikin Jera, Mantan Koruptor Harus Dilarang Maju Pilkada
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). 

Karena itulah, tegas dia, sangat beralasan jika KPK meminta kepada para ketum parpol agar tidak lagi mencalonkan mantan koruptor dalam pilkada.

"Sekalipun, nampaknya, permintaan ini akan lebih banyak diabaikan tapi penyampaian permintaan ini sesuatu yang tepat dan perlu dilakukan," ucapnya.

Tanggapan KPU

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid menyarankan ada pihak yang mendesak para pembuat Undang-Undang dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk merombak aturan yang tercantum pada Undang-Undang Pilkada.

"Agar usulan KPK ini tidak layu sebelum berkembang, maka gagasan ini perlu didesakkan kepada para pembuat Undang-Undang (pemerintah dan DPR) agar masuk dalam persyaratan calon yang diatur UU Pilkada," terang Pramono saat dikonfirmasi, Senin (29/7/2019).

Baca: Berbekal Rambut Nunung, Polisi Sebut sang Komedian Sudah Setahun Lebih Konsumsi Sabu

Namun, bila proses pembahasan revisi UU Pilkada tersebut dianggap terlalu panjang, maka ada satu cara yang bisa mempersingkatnya.

Yakni DPR bisa memberi persetujuan ketika KPU mengusulkan larangan eks napi korupsi maju pencalegan yang dituang dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Jika proses ini terlalu panjang, maka pemerintah dan DPR memberi persetujuan nanti ketika KPU mengusulkan aturan ini dimasukkan dalam PKPU tentang pencalonan kepala daerah dalam Pilkada," jelas Pramono.

Imbauan KPK Agar Parpol Tak Calonkan Mantan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Penangkapan Bupati Kudus Muhammad Tamzil membuat Komisi Pemberantasan Korupsi memberi peringatan kepada partai politik untuk tak memilih bekas terpidana korupsi jadi calon kepala daerah.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved