Pidato Kenegaraan

Usman Hamid: Poin-poin HAM pada Pidato Kenegaraan Jokowi Hanya Retorika

Usman Hamid mempertanyakan apa yang perlu diubah dari ukuran kinerja penegak hukum dan HAM terkait pidato Jokowi tersebut

Usman Hamid: Poin-poin HAM pada Pidato Kenegaraan Jokowi Hanya Retorika
Tribunnews/JEPRIMA
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Sasak NTB saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Pada pidatonya tersebut Jokowi menyampaikan izinnya untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perlunya mengubah paradigma terkait penegakan hukum dan HAM.

Menurut Usman Hamid, pernyataan Jokowi tersebut hanya sebatas retorika.

Baca: Jokowi Diminta Tak Ragu Pilih Menteri dari Kalangan Mantan Aktivis 98

“Isi pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo hari ini yang menyatakan bahwa ‘ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah’ adalah retorika yang bersifat ambigu dan bisa mengundang beragam interpretasi jika tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Istana,” kata Usman Hamid dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (16/8/2019).

Usman Hamid mempertanyakan apa yang perlu diubah dari ukuran kinerja penegak hukum dan HAM terkait pidato Jokowi tersebut.

“Jika patokannya adalah penegak hukum kepolisian dalam penuntasan kasus-kasus pidana bahwa selain memenjarakan pelaku kejahatan adalah juga penting untuk melakukan pencegahan, itu masih bisa dipahami, walaupun kami juga terus memberi masukan kritis kepada kepolisian terkait kinerja-kinerja mereka di lapangan,” tutur Usman Hamid.

“Bagaimana jika itu ditarik ke penegakan HAM yang berkali-kali disuarakan ibu-ibu yang setiap Kamis berdiri di depan istana? Apakah ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi melalui mekanisme penegakan hukum?" kata Usman Hamid.

Usman Hamid mengungkapkan, sejauh pengamatan tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Instruksi-instruksi Presiden Jokowi kepada Menkopolhukam maupun Jaksa Agung, menurut Usman Hamid, juga tidak pernah ditindaklanjuti.

Usman Hamid mengatakan kinerja apa yang mau diubah dalam pejabat penegak hukum seperti Jaksa Agung jika tidak ada satupun kasus yang diselesaikan.

Usman Hamid lalu melontarkan pertanyaan mengapa tidak pernah ada evaluasi atas kinerja Menkopolhukam yang kerapkali cenderung mengesampingkan segi hukum dari penegakan HAM.

Halaman
123
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved