Mantan Bupati Lampung Tengah Terima Suap untuk Maju di Pilkada Lampung

Ali Fikri menyebutkan Mustafa memerintahkan Taufik Rahman untuk mengumpulkan sejumlah uang sebagai commitment fee

Mantan Bupati Lampung Tengah Terima Suap untuk Maju di Pilkada Lampung
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Lampung Tengah Mustafa usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3/2018). Mustafa diperiksa sebagai tersangka terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, menerima suap senilai Rp 12,5 miliar.

Pemberian suap itu akan dipergunakan Mustafa untuk kepentingan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Lampung 2018.

Pada Senin (9/9/2019), JPU pada KPK, Ali Fikri, mengungkapkan Mustafa menerima suap senilai Rp 7,5 miliar dari Simon Susilo, pemilik PT Purna Arena Yudha, dan senilai Rp 5 miliar dari Budi Winarto, Direktur PT Sorento Nusantara.

Terdakwa kasus suap terhadap anggota DPRD Lampung Tengah yang juga Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/5/2018). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap terhadap anggota DPRD Lampung Tengah yang juga Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/5/2018). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Ali Fikri menyebutkan Mustafa memerintahkan Taufik Rahman untuk mengumpulkan sejumlah uang sebagai commitment fee dari rekanan dan/atau calon rekanan.

Hal itu disampaikan di rumah Mustafa di Jalan Surabaya, Jagabaya Kedaton, Bandar Lampung, pada Mei 2017.

"Saya butuh uang, untuk nyalon Gubernur Lampung sehingga kebutuhan banyak, minta tolong carikan uang, nanti lewat siapanya dari rekanan yang biasa kerja di Lampung Tengah," ucap Ali Fikri, menirukan pernyataan Mustafa kepada Taufik Rahman, di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

JPU pada KPK menjelaskan, kebutuhan yang dimaksud Mustafa adalah beberapa kebutuhan operasional Mustafa yang tidak ada anggarannya dan memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah antara lain terkait pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah dan persetujuan pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Tersangka Bupati Lampung Tengah noanktif Mustafa usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (16/4/2018). Tersangka Mustafa yang akan maju pada Pilkada mendatang menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah kepada DPRD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka Bupati Lampung Tengah noanktif Mustafa usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (16/4/2018). Tersangka Mustafa yang akan maju pada Pilkada mendatang menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah kepada DPRD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Menurut dia, atas perintah Mustafa tersebut, Taufik Rahman menyanggupi dan kemudian memerintahkan beberapa stafnya di Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah antara lain Aan Riyanto, Rusmaladi alias Ncus, dan Andri Kadarisman untuk mengumpulkan sejumlah uang sebagai commitment fee dari beberapa rekanan dan/atau calon rekanan, diantaranya dari Simon Susilo dan Budi Winarto alias Awi.

Pada Mei 2017, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengajukan pinjaman dana kepada PT. SMI sebesar Rp 300 Miliar untuk kepentingan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 900/0646/B.a.VII.02/2017 tanggal 22 Mei 2017 kepada Direktur PT SMI perihal Intensi untuk Pengajuan Pinjaman Daerah, ditandatangani oleh Mustafa.

Baca: Setelah Ribut dengan Polisi karena Ditilang, Pengedara Motor Ini Tewas

Baca: Poin-poin Pidato SBY: Dukung Jokowi-Maruf hingga Kenang Ani Yudhoyono

Selanjutnya, Mustafa memerintahkan beberapa kepala dinas diantaranya Taufik Rahman dan Madani, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk membahas rencana penggunaan dana pinjaman dan menyiapkan usulan jalan dan jembatan yang menjadi prioritas untuk dibangun di Kabupaten Lampung Tengah.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved