Pengamat Duga Pertemuan Jokowi Dengan Prabowo dan SBY Dalam Rangka Cari Dukungan Soal Perppu KPK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja mengundang Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana untuk membahas sejumlah isu strategis.

Salah satunya meminta dukungan dan saran terkait polemik tarik-ulur penerbitan Perppu KPK.

Diketahui, dalam dua hari terakhir, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta.

Baca: Daftar Negara Paling Banyak Kebobolan di Kualifikasi Piala Dunia 2022: Indonesia Dibobol 11 Gol

"Mungkin dia (Jokowi) sekarang-sekarang ini membutuhkan banget dukungan Perppu KPK. Pak Jokowi perlu konsultasi ke mereka," kata Hendri Satrio di Kantor LBHI, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca: Politikus Gerindra: Soal Jatah Kursi Wakil Gubernur DKI Tergantung Setelah Pelantikan Presiden

Selain Perppu KPK, Hendri Satrio memandang Jokowi juga membicarakan hal-hal spesifik lainnya.

Di antaranya, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan rencana amendemen UUD 1945.

Baca: Politikus Gerindra: Soal Jatah Kursi Wakil Gubernur DKI Tergantung Setelah Pelantikan Presiden

"Kalau tentang GBHN saja tidak masalah, kalau masuk ke masalah format pemilihan presiden langsung ke MPR, ini pasti akan jadi masalah," ungkapnya.

Di sisi lain, Hendri juga menduga pembicaraan mengenai bagi-bagi kursi kabinet kerja menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Baca: Ayah Tiri Diduga Rudapaksa Anak di Bawah Umur Sejak Usia 12 Tahun, Pelaku Terancam Pidana 20 Tahun

Namun, ia menduga hal itu bukan isu utama.

"Kalau soal kabinet sih saya rasa seorang SBY dan Prabowo bisa lebih mengerti kalau misalnya gak bisa masuk kabinet," katanya.

Tetap loyal

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan akan membantu pemerintahan Jokowi-Maruf Amin meski tidak ada kader Gerindra di dalam Kabinet Kerja jilid ll.

"Kalau umpamanya kami tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal, di luar sebagai check and balances," ujar Prabowo Subianto seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca: BTS Banjir Pujian Usai Dikabarkan Hentikan Latihan Saat Azan Terdengar di Arab Saudi

Menurut Prabowo, jika nantinya Gerindra berada di luar koalisi pemerintah, partainya akan bertugas menjadi penyeimbang dan memberikan koreksi terhadap program pemerintah yang dinilai keluar jalur.