Revisi UU KPK

Laode M Syarif Sebut Tupoksi Dewan Pengawas dan Komisoner KPK Tumpang Tindih

Jika Jokowi tidak cermat hasil revisi berpotensi bakal terus digugat dalam proses praperadilan karena dasar hukumnya tidak jelas.

Laode M Syarif Sebut Tupoksi Dewan Pengawas dan Komisoner KPK Tumpang Tindih
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mempertanyakan kedudukan Dewan Pengawas.

Dalam UU KPK hasil revisi, Dewan Pengawas diberi wewenang untuk memberi izin terhadap sejumlah proses penindakan di KPK.

"Kita tidak alergi dengan misalnya Dewan Pengawas kita enggak apa-apa ada Dewan Pengawas, tapi fungsi Dewan Pengawas bukan sebagai bagian dari yang harus menyetujui menandatangani (proses penindakan). Itu bukan mengawasi," kata Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menurut Syarif, dalam UU KPK hasil revisi keberadaan Dewan Pengawas sama seperti Komisioner KPK.

Namun yang membuat aneh struktur Dewan Pengawas justru di luar dari KPK sehingga tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas menjadi tumpang tindih dengan komisioner KPK.

Baca: Elite PKS: Langkah Mundur, Jokowi Tak Libatkan KPK Lihat Rekam Jejak Calon Menteri

Baca: Kematian Sulli Trending di Twitter, Eks Girlband F(X) Pernah Akui Punya Penyakit Mental Sejak Kecil

Baca: Jokowi Disarankan Tunjuk Sosok Tepat untuk Menpora

"Karena dia bukan mengawasi, kerjanya adalah melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan komisioner sekarang dilakukan oleh dengan pengawas. Dan pada saat yang sama dewan pengawas ini adalah bukan penegak hukum juga, ini lebih kacau lagi," ujarnya.

Presiden Joko Widodo diminta untuk betul-betul melihat isi UU KPK hasil revisi secara cermat.

Jika Jokowi tidak cermat hasil revisi berpotensi bakal terus digugat dalam proses praperadilan karena dasar hukumnya tidak jelas.

"Karena itulah yang mengakibatkan KPK sangat ragu, bagaimana mau menjalankan tugasnya sedangkan dasar hukumnya sendiri banyak sekali kesalahan-kesalahan. Dan kesalahannya itu bukan kesalahan minor. Ini kesalahan-kesalahan fatal," kata Syarif.

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved