Pembentukan Dewan Pengawas KPK, ICW: Presiden Tak Paham Bagaimana Memperkuat KPK

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai Presiden Jokowi tidak tahu bagaimana caranya memperkuat KPK.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK, ICW: Presiden Tak Paham Bagaimana Memperkuat KPK
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan mengenai Dewan Pengawas KPK dalam pertemuan dengan wartawan kepresidenan, Jumat (1/11/2019). 

TRIBUNNEWS.COM - Adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, akan membuat kinerja lembaga antirasuah melambat,

Iapun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak paham bagaimana cara memperkuat KPK.

Hal tersebut disampaikan Kurnia pada Selasa (5/11/2019) kemarin.

"Ketika Jokowi sebut akan melantik dewan pengawas bulan Desember, kami menyimpulkan, Presiden tidak paham bagaimana memperkuat lembaga anti-korupsi," kata Kurnia kepada Kompas.com, Selasa.

"Implikasinya ke depan, penegakan hukum di KPK akan jalan lambat karena terhambat oleh birokrasi perizinan," ujar dia.

Kurnia mengatakan, pihaknya tak sependapat dengan Presiden Jokowi yang menganggap bahwa dewan pengawas harus ada untuk mengawasi kinerja KPK.

Sebab, secara teori, KPK merupakan lembaga negara yang independen.

Di negara manapun, kata dia, lembaga negara independen tidak memiliki dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah.

Halaman
123
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved