Ada Kelompok yang Menolak Ahok Pimpin BUMN, Buya Syafii Maarif: Biarkan Saja Jangan Dengar

TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan memimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mengenai adanya kelompok yang tidak ingin Ahok menjadi pemimpin perusahaan BUMN, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengimbau untuk jangan mendengar penolakan kelompok tertentu.

Ia menyarankan untuk menunjukkan prestasi dan bekerja dengan baik, daripada mendengarkan kelompok yang menentang.

"Kelompok yang mana, ya biarkan saja jangan dengar, tunjukkan prestasi, kerja yang baik," katanya, di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (15/11/2019), melihat tayangan YouTube KOMPASTV, Minggu (17/11/2019).

Kembali ditanya terkait banyak pihak yang menentang Ahok karena sikapnya yang sering emosi, Buya menegaskan jika Ahok sudah banyak belajar dan bisa mengendalikan emosinya itu.

"Sudah banyak belajar ya, saya rasa Ahok sudah bisa mengerem itu (emosi)," katanya.

Buya Syafii Maarif menilai Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN.

"Kan belum pasti, saya rasa oke, kenapa tidak?" ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menilai Ahok harus mengubah cara kepemimpinannya jika nanti terpilih memimpin perusahaan BUMN.

Andre ingin Ahok tidak menggunakan gaya kepemimpinan seperti dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan. Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita,” ujar Andre saat dihubungi, Kamis (14/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

Dirinya mengharapkan, Ahok bisa membawa terobosan baru bagi BUMN, bukan membuat kegaduhan.

“Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita,” kata Andre.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mempersilakan Ahok untuk menjadi pimpinan perusahaan BUMN.

Meski mempersilakan langkah Ahok tersebut, Mardani Ali Sera menyebut harus dilaksanakan sesuai aturan.