Siap-siap! MUI Bakal Keluarkan Panduan Umat Gunakan AI Cari Rujukan Agama

Ringkasan Berita:

• MUI siapkan panduan umat gunakan AI, publik penasaran batas etika dan moralnya.
• Ulama tegaskan agama tak bisa diajarkan lewat algoritma, AI hanya alat bantu.
• Munas XI MUI di Jakarta bahas panduan AI sekaligus pemilihan ketua umum baru.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan pedoman bagi umat Islam terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mencari rujukan keagamaan.

Panduan ini akan diumumkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang digelar pada 20–23 November 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP MUI, Masduki Baidlowi, menegaskan bahwa fenomena AI sudah menjadi bagian dari kehidupan umat sehingga perlu ada arahan resmi.

“Sekarang sudah ada AI, ada media sosial yang sudah lebih canggih. Dan tentu saja ketika kita berbicara, tadi sudah panjang lebar di komisi khusus, nanti otomatis tindaklanjutnya itu ke hal yang lebih bersifat panduan dan teknis,” ujarnya dalam konferensi pers jelang Munas XI MUI, di Kantor MUI, Selasa (18/11/2025).

Masduki menjelaskan, MUI sebelumnya telah mengeluarkan fatwa mengenai etika penggunaan media sosial.

Panduan AI ini akan menjadi kelanjutan yang lebih teknis dan etis. 

“Jadi, secara etik, MUI akan memberikan panduan lebih jauh setelah dulu MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana cara dan etika bermedsos,” katanya.

Baca juga: BNPT Sebut Pelaku Ledakan SMAN 72 Akses Grup True Crime Community, Diduga Terpapar Kekerasan Mimesis

Aspek Moral dan Etika

Panduan ini tidak hanya menyoroti aspek teknis, tetapi juga dimaksudkan untuk menjaga moral dan keagamaan umat. 

MUI menekankan bahwa AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti ulama.

Dengan pedoman ini, umat diharapkan tetap menjadikan ulama sebagai rujukan utama, sementara teknologi diposisikan sebagai media pendukung.

Agenda Munas XI MUI

Selain membahas panduan AI, Munas XI MUI juga akan menjadi ajang pemilihan ketua umum baru melalui sistem formatur atau Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Mekanisme ini melibatkan 17 formatur yang terdiri dari pimpinan MUI demisioner, mantan Wantim, mantan ketua umum, mantan sekjen, dan bendahara umum.