Revisi UU KPK

Uji Materi UU KPK, MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Visual Rapat

Saldi Isra, hakim konstitusi, meminta kepada DPR memberikan risalah pembahasan dan pengesahan UU KPK hasil revisi.

Uji Materi UU KPK, MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Visual Rapat
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Saldi Isra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) berupaya menelusuri mekanisme pembahasan dan pengesahan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Saldi Isra, hakim konstitusi, meminta kepada DPR memberikan risalah pembahasan dan pengesahan UU KPK hasil revisi.

“Kami pentingkan dari DPR dan pemerintah adalah soal terkait risalah perdebatan pro-kontra yang terjadi ketika pasal yang diuji oleh pemohon dibahas dalam pembahasan DPR,’ kata Saldi, saat sidang uji materi UU KPK hasil revisi di ruang sidang lantai 2 Gedung MK, Selasa (19/11/2019).

Melalui risalah itu, kata dia, dapat melihat mengenai perdebatan sebelum UU KPK disahkan. Dia juga mengingatkan DPR RI agar mulai memperbaiki risalah persidangan.

Baca: Keberadaan Dewan Pengawas Tidak Melemahkan KPK

“Kami meminta risalah. Sampaikan saja risalah itu secara utuh. Nanti, kita bisa lihat karena seharusnya semua terekam di risalah itu. Jadi, tidak ada yang tidak tercatat lagi karena itu yang akan ditelusuri oleh mahkamah,” kata dia.

Selain itu, dia meminta rekaman persidangan. Dia menegaskan, pihak hakim konstitusi perlu mengetahui berapa orang anggota legislatif yang hadir di rapat pengesahan UU KPK.

“Tolong disampaikan kepada mahkamah rekaman persidangan. Kami tidak cukup disodorkan bukti tanda tangan. Kami juga ingin melihat rekaman persidangan. Berapa sih yang hadir ketika debat atau pembahasan bersama itu, ketika akan disetujui rancangan UU,” ujarnya.

Baca: Bos Jasa Marga Mangkir, Kementerian BUMN Terima Surat dari KPK

Sementara itu, Arteria Dahlan, selaku kuasa dari DPR RI, mengaku sudah meminta kepada badan legislasi (Baleg) untuk mempersiapkan apa yang diminta oleh hakim konstitusi.

“Saya sudah WA (Whatsapp,-red) ke Baleg. Kami ingin semua transparan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved