Ahok Masuk BUMN
Peneliti Sebut Ahok Punya Kelemahan Komunikasi Politik: Kekuatannya pada Bekerja
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok resmi menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina.
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok resmi menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina.
Dengan jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok diminta untuk mundur dari keanggotaannya di partai politik oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Seperti diketahui Ahok adalah anggota dari Partai PDI Perjuangan.
Dalam acara Kompas Petang yang kemudian diunggah oleh YouTube KompasTV, Senin (25/11/2019), Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memberi tanggapannya terkait status Ahok yang masih sebagai anggota partai politik.
Menurut M Qodari meskipun Ahok menjadi anggota politik, namun belum ada momentum politik yang strategis dalam waktu dekat untuk Ahok.
Baca: Sosok Tanri Abeng, Komisaris Utama Pertamina yang Posisinya Digeser Ahok, Disebut Manager 1 Miliar
Baca: Andre Rosiade Tanggapi Ahok Diminta Mundur dari PDI-P, Singgung Karir Politik BTP: Dia Kutu Loncat
M Qodari menilai jika dirinya pesimis melihat peluang politik Ahok ke depan.
Karena peristiwa politik tahun 2017, menjadi catatan hitam untuk Ahok.
Lebih lanjut, M Qodari menilai bahwa Ahok punya kelemahan dalam melakukan komunikasi politik.
Kekuatan yang dimiliki Ahok adalah pada cara bekerjanya.
"Menurut saya memang Ahok punya kelamahan dalam komunikasi politik, kekuatan Ahok itu adalah pada bekerja," jelas M Qodari.
"Kalau Ahok, saya minta, tolong Pak Ahok bekerja saja jangan berbicara," tambahnya.
M Qodari mengaku jika dirinya khawatir kalau Ahok banyak bicara akan kebablasan.
M QOdari kemudian mnyoroti soal Ahok yang melayani wawancara doorstop saat dirinya datang di BUMN, Senin (25/11/2019).
"Saya hari ini sudah mulai khawatir karena Ahok ternyata melayani proses door stop ya, beberapa kali seolah-olah Ahok menghindari pertanyaan, tetapi pada hari ini saya mendengar beliau melayani wawancara doorstop dan sudah mulai ada satu atau dua jokes yang menurut saya kalau tidak di rem takutnya bablas," ungkap M Qodari.
Jokes yang dimaksud M Qodari di antaranya saat Ahok mengatakan bahwa dirinya lulusan S-3 Mako Brimob.
"Masih bisa diterima ya, tapi ini kelemahannya Pak Ahok," jelas M Qodari.
Lebih lanjut, M Qodari menjelaskan bahwa maksud Ahok tidak jelek dan tidak buruk hanya saja sat sebuah pernyataan sampai ke publik, publik akan mencerna logikanya sendiri.
Pramono Anung Ungkap Alasan Pihak Istana Pilih Ahok Jadi Komisaris Utama di Pertamina
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkap alasan Istana memilih Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Pramono Anung menjelaskan bahwa proses seleksi dalam pemilihan Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina lewat proses yang panjang.
Pihak Istana dan Kementerian BUMN melihat berbagai faktor dalam memutuskan siapa yang pantas menduduki jabatan di Pertamina.
"Proses rekruitment seseorang menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama di BUMN itu melalui proses panjang dimana ketuanya adalah persiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait, kita lihat berbagai faktor," jelas Pramono Anung dalam tayangan yang diunggah KompasTV, Senin (25/11/2019).
Dalam hal ini, Pramono Anung menyebut bahwa tugas Ahok akan mengawasi sejumlah masalah.
Satu di antaranya adalah soal current account defisit.
Sehingga Pramono Anung menyebut Pertamina harus berubah dan berbenah.
"Kita memang menyadari bahwa, persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account defisit dan current account defisit itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN," tutur Pramono Anung.
Selain itu, dalam menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, Ahok diberi target untuk mengurangi impor minyak dan gas (migas).
Baca: Andre Rosiade Tanggapi Ahok Diminta Mundur dari PDI-P, Singgung Karir Politik BTP: Dia Kutu Loncat
Baca: Dikabarkan Susul Ahok Masuk BUMN, Berikut Rekam Jejak Ignasius Jonan
"Maka dengan program-program B20 yang sekarang menjadi P30 kalau kemudian di internalnnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar, inilah yang menyebabkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita," terang Pramono Anung.
"Dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah masih berkeinginan untuk impor minyak," jelas Pramono Anung.
Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Kurtubi Beri Saran Cara Berantas Mafia Migas
Politisi Partai Nasdem Kurtubi turut berkomentar soal pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Kurtubi memberikan komentarnya dalam acara Sapa Indoensia Malam yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Senin (25/11/2019).
Kurtubi mengungkap bahwa Pertamina harus menghentikan pembelian minyak mentah dari trader untuk mengurangi mafia migas.
"Mafia migas itu tidak kelihatan, tidak bisa dilacak, nggak bisa terendus, tetapi keluhan-keluhannya begitu banyak," terang Kurtubi.
Adanya mafia migas karena adanya pembelian impor minyak mentah ataupun BBM dari luar negeri.
"Mafia ini terkait dengan proses pembelian impor BBM dari luar negeri ataupun minyak mentah dapet bonus," jelas Kurtubi.
Kurtubi menilai solusi untuk mengurangi mafia migas di Pertamina adalah dengan melakukan pembelian langsung ke produsennya.
"Dari dulu saya bilang kalau itu yang disebut mafia migas, solusinya amat sangat gampang yaitu Pertamina kalau mau membeli minyak mentah dari luar negeri mestinya beli langsung dari produsennya," ungkap Kurtubi.
Menurut Kurtubi selama ini pembelian migas dilakukan lewat trader.
Trader bukan produsen melainkan makelar yang memberi migas dari produsen untuk di jual ke Pertamina.
"Selama ini kalau bukan lewat produsen, lewat trader. Trader bukan produsen, dia membeli minyak dari produsen (makelar) untuk dijual, pembelinya kita," terang Kurtubi.
Dengan masuknya Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina diharapkan mampu untuk memutus hubungan dengan makelar-makelar tersebut.
Pertamina harus melakukan deal untuk membeli migas dari luar negeri langsung dari produsennya.
"Perintahkan Pertamina untuk deal bisnis, membeli minyak mentah, membeli BBM, elpiji dari luar negeri langsung dari produsennya," ungkap Kurtubi.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)