Hari Antikorupsi Sedunia

Pengamat: Hubungan Jokowi dan KPK Dianggap Memanas, Segalanya Mau Intervensi

kata Bivitri, sikap Presiden Joko Widodo terlihat sangat gamblang untuk tidak mendukung penguatan KPK saat ini.

Pengamat: Hubungan Jokowi dan KPK Dianggap Memanas, Segalanya Mau Intervensi
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Diskusi Implementasi Komitmen Global Indonesia di Level Nasional bersama Akademisi dan Masyarakat Sipil, Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) saat ini dianggap tengah memanas.

Hal itu ditandai dengan ketidakhadiran mantan Wali Kota Solo itu dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2019 di Gedung Penunjang KPK Jakarta pada Senin (9/12/2019) kemarin.

Padahal, Presiden Jokowi diundang secara resmi oleh KPK. Lembaga antirasuah itu pun telah mengirimkan undangan resmi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu sejak jauh hari.

Namun demikian, Jokowi lebih memilih mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mewakilinya dalam puncak perayaan hari antikorupsi itu.

Baca: Tak Hadiri Hari Anti Korupsi Sedunia 2019, Pengamat: Jokowi Ngambek dengan Komisionernya

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai absennya Presiden Jokowi dalam peringatan Harkodia 2019 menandakan terdapat relasi yang tidak baik dengan pimpinan KPK saat ini.

Bivitri menilai demikian setelah mencermati berbagai perkembangan soal isu-isu yang menyangkut KPK.

“Karena memang narasi di media soal bagaimana Undang-Undang KPK dan sebagainya. Mungkin dari situ. Mungkin juga, pandangan presiden terhadap kerja (penindakan) KPK selama ini yang dinilai terlalu aktif, sehingga investasi yang masuk ke Indonesia jadi agak lambat,” ujar Bivitri di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Baca: Jokowi Desak Kasus Novel, Polri Ajak Masyarakat Doa Bersama

Lebih lanjut, kata Bivitri, sikap Presiden Joko Widodo terlihat sangat gamblang untuk tidak mendukung penguatan KPK saat ini.

"Kelihatan kan saat ini, segalanya mau diintervensi, terlihat Presiden tidak suka dengan KPK saat ini," kata dia.

Menurut pakar hukum tata negara itu, posisi Presiden Jokowi saat ini yang lebih mengutamakan masuknya arus investasi ke Indonesia akan terlihat lebih nyaman ketika pimpinan KPK jilid V telah resmi menjabat.

Baca: Jokowi Tagih Para Menteri Kesiapan Platform Digital Kartu Prakerja

"Nah, buat saya menggambarkan juga posisi Jokowi barangkali akan lebih nyaman dengan segala tujuan investasinya ketika KPK kepemimpinan selanjutnya menjabat," kata Bivitri.

Sebelumnya, KPK menggelar rangkaian peringatan Harkodia 2019 sejak Jumat (6/12/2019). Presiden Jokowi, mengutus Ma'ruf Amin untuk menggantikannya dalam acara puncak Harkodia 2019 di kantor KPK. Namun demikian, Jokowi memilih menghadiri perayaan Harkodia di SMKN 57 Jakarta.

Selain Ma'ruf, puncak perayaan Harkodia di KPK juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah pusat, seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Johnny G Plate.

Kemudian, beberapa kepala daerah juga tampak hadir antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Beberapa tokoh politik juga terlihat hadir seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattaliti, dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved