PDIP, PKS, dan PKB Tegaskan Komitmennya Tidak Akan Calonkan Mantan Narapidana Korupsi dalam Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Bendahara Umum bidang internal PDIP Rudianto Tjen sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jeda lima tahun bagi mantan narapidana korupsi yang ingin maju dalam Pilkada.

Rudianto mengatakan partai berlambang Banteng moncong putih tersebut tidak akan mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi kepala daerah.

Baca: MK Kasih Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, KPK Ingatkan Partai Politik

"PDIP tegas bahwa kita tetap tidak akan mencalonkan mantan koruptor untuk menjadi legislatif maupun eksekutif. Tegas itu," ucap Rudianto saat konferensi pers Kajian KPK terkait Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan Skema Pendanaan Parpol di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Senada dengan PDIP, PKS juga menegaskan tak akan pernah mengajukan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah.

Baca: Agus Raharjo Ungkap Alasan KPK Belum Selidiki Kasus Penyelundupan Harley di Pesawat Garuda

"InsyaAllah kami akan komitmen untuk tidak mencalonkan atau memberikan dukungan kepada calon-calon kepala daerah yang memang dia terlibat dalam kejahatan korupsi," kata Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman di lokasi yang sama.

Tak hanya PDIP dan PKS, PKB juga setuju dengan keputusan MK tersebut.

Baca: Pengamat: Hubungan Jokowi dan KPK Dianggap Memanas, Segalanya Mau Intervensi

Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid menegaskan partainya tidak pernah sekalipun mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi dalam Pilkada maupun Pileg.

"Dicek saja tahun 2019 kemarin itu partai mana yang mencalonkan mantan koruptor? dan sekali lagi, di situ tidak ada PKB. Kalau di Pileg saja tidak ada apalagi di Pilkada," kata Wahid.