Hukuman Mati Koruptor

Mahfud MD: Hukuman Mati Koruptor Bisa Dipertegas Melalui RKUHP

Sejatinya, Mahfud MD menyampaikan, aturan untuk hukuman mati terhadap terpidana korupsi telah diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999

Tribunnews.com/ Gita Irawan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD berbicara ihwal wacana hukuman mati terhadap koruptor yang digulirkan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejatinya, Mahfud MD menyampaikan, aturan untuk hukuman mati terhadap terpidana korupsi telah diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi.

Baca: Maruf Amin Senada dengan Mahfud MD soal Hukuman Mati untuk Koruptor: Boleh

Aturan itu diperbarui menjadi UU nomor 30 tahun 2002.

Dalam beleid pasal 1 ayat 2 UU itu, hukuman mati bisa dilakukan kepada terpidana korupsi.

Namun, penjelasannya hanya dalam keadaan tertentu yaitu korupsi yang menyangkut bencana alam atau dalam keadaan krisis.

Menurut Mahfud MD, seandainya UU tersebut ingin diberlakukan lebih jelas lagi secara umum, bisa dilakukan sejumlah revisi dalam RKUHP yang tengah digodok oleh DPR RI.

"Kalau ingin lebih tegas lagi, hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor, itu bisa di selipkan di dalam rancangan kitab UU hukum pidana yang sekarang sedang kita bahas lagi," kata Mahfud di INews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2019).

Nantinya, Mahfud MD mengatakan, bisa diselipkan atau ditegaskan lagi besaran korupsi seperti apa yang bisa dilakukan hukuman mati.

Hal tersebut membuat aturan menjadi lebih jelas.

Halaman
123
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved