Mochammad Jasin Sebut Terpilihnya Tumpak Hatorangan Jadi Dewas Dapat Bantahkan Opini Pelemahan KPK

Meski demikian, Jasin tetap berharap Tumpak dan keempat anggota Dewas dapat menjaga integritas dan independensinya saat bekerja nanti.

Karena tanggung jawab Dewas maupun pimpinanan KPK adalah kepada publik.

"Memang yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah dewas tahap pertama ini, kenapa? Karena ditunjuk langsung oleh Presiden," ujar Jasin.

"Tapi kembali lagi dengan figur-figur yang ditunjuk, jadi kami berharap bahwa independensi dari dewas tetep ada," imbuhnya.

"Karena mereka akan menjalankan tugas sebagai dewas itu tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi bertanggung jawab kepada publik, ini yang harus diingat," tegas Jasin. 

Karir Tumpak Hatorangan Panggabean

Tumpak menjabat sebagai Ketua dari Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023.

Pria 76 tahun ini merupakan eks Wakil Ketua KPK periode pertama.

Dikutip dari Tribunnews.com, Tumpak menamatkan pendidikannya di bidang hukum Uniersitas Tanjungpura, Pontianak.

Setelah lulus, Tumpak kemudian menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan kejaksaan.

Selama menjadi jaksa Tumpak telah berkelana di berbagai daerah.

Seperti menjadi Kajari Pangkalan Bun (1991-1993), Kajari Dili (1994-1995), Kajati Maluku (1999-2000), dan Kajati Sulawesi Selatan (2000-2001).

Pada 2003 ia direkomendasikan untuk bertugas di KPK oleh mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh.

Ia pun berhasil terpilh menjadi satu diantara komisioner di KPK.

Pada 2008, Tumpak diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN.

Setahun berselang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menarik kembali Tumpak untuk menjadi Plt Ketua KPK 2009-2010.

Pada 2015, nama Tumpak masuk sebagai salah satu Tim Sembilan untuk menyelesaikan kisruh Polri-KPK saat itu. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/Wahyu Gilang P)