Dewan Pengawas KPK

YLBHI Sebut Dewan Pengawas Rangkaian Tangan Presiden dalam KPK

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyebut pembentukan Dewan Pengawas KPK adalah kontrol presiden.

YLBHI Sebut Dewan Pengawas Rangkaian Tangan Presiden dalam KPK
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur. 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur tidak setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tidak ada pengawasan sebelum ada Dewan Pengawas KPK.

Menurut Muhammad Isnur, KPK adalah lembaga antikorupsi yang sudah diawasi oleh berbagai pihak.

Mengenai proses hukum KPK seperti penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan, menurutnya sudah ada yang mengawasi.

"Asumsi sebelumnya (KPK) tidak ada pengawasan, itu informasi yang menurut kami tidak tepat," ujar Muhammad Isnur di Studio Menara Kompas, Selasa (24/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Penyadapan apakah diawasi? ada pos audit, penyitaan, penggeledahan, pengawasannya ada di KPN," jelasnya.

Muhamad Isnur (tengah). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Muhamad Isnur (tengah). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Sehingga, menurut Isnur, pembentukan Dewan Pengawas KPK bertujuan mengatur KPK dalam proses penyidikannya.

"Itu dibuat mengada-ada, menjadi bagian dari kontrol lebih kuat kepada penyidikan, agar KPK tidak leluasa dalam hal penyidikan," ungkap Isnur.

Ia juga menyebut pembentukan Dewan Pengawas KPK adalah kontrol Presiden Jokowi kepada KPK.

"Ini adalah rangkaian tangan Pak Presiden dalam KPK," ujar Muhammad Isnur.

"Ketika Pak Jokowi menyetujui, presiden mengangkat, menunjuk langsung, itu bagian dari kontrol langsung presiden kepada orang-orang itu," katanya.

Halaman
1234
Penulis: Nuryanti
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved