Ajukan Uji Materi UU ASN, Tenaga Honorer Tak Ingin Jadi Korban Janji Pemerintah

upaya pengajuan permohonan tersebut karena pihaknya meminta pemerintah membuat kebijakan terkait pegawai pemerintah non-PNS

Ajukan Uji Materi UU ASN, Tenaga Honorer Tak Ingin Jadi Korban Janji Pemerintah
Surya/Didik Mashudi
ilustrasi: Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Kediri unjuk rasa di Lapangan Katang, depan Kantor Pemkab Kediri, Selasa (18/9/2018). SURYA/DIDIK MASHUDI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Honorer Menggugat Yolis Suhadi, mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Menurut dia, upaya pengajuan permohonan tersebut karena pihaknya meminta pemerintah membuat kebijakan terkait pegawai pemerintah non-PNS atau tenaga honorer.

"Kalau ada yang menjanjikan "Sabar honorer Indonesia, UU ASN sudah masuk prolegnas", maaf kami tak mau menjadi korban janji revisi. Sebab berkaca dari UU KPK, MD3 dan beberapa UU lain, tanpa perlu ke Prolegnas-pun RUU disahkan menjadi UU," kata dia, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/1/2020).

Baca: Ali Ngabalin Sebut Jokowi Punya Privilege Jadi Tak Perlu Nyalakan Lampu Saat Naik Sepeda Motor

Baca: MK Dengar Keterangan Ahli Sidang Uji Materi Pemilu Serentak

Baca: Lampu Motor Jokowi Digugat ke MK, Pengamat: Hak Warga Negara Ajukan Upaya Hukum

Revisi UU ASN merupakan salah satu dari 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2020. Keputusan itu diambil Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM.

Upaya pengajuan permohonan uji materi itu bukan karena pihaknya tak ingin menunggu Revisi UU ASN yang dijanjikan oknum DPR.

Namun, pihaknya beranggapan sudah cukup memberikan kesempatan kepada parlemen dan pemerintah untuk melakukan revisi UU ini

"Bahkan pada periode DPR 2014-2019, kami sudah memberikan waktu kurang lebih 4 tahun agar DPR dan Pemerintah melakukan revisi terkait aturan tersebut. Bahkan Surat Presiden yang memerintahkan kepada kementerian terkait untuk membahas revisi inipun telah pernah diterbitkan," kata dia.

Namun, dia menilai sampai DPR periode 2014-2019 habis masa bakti atau berganti, namun revisi tak kunjung jadi dan kini revisi dijanjikan lagi.

Sehingga, dia menegaskan, pihaknya tidak ingin kembali menjadi korban janji revisi. Sementara itu, kata dia, pemerintah sendiri tidak menawarkan solusi apapun kepada barisan honorer.

"Kami memang bisa menunda, namun kami berkeyakinan waktu tidak bisa menunggu. Maka, kami berhimpun dalam wadah besar persamaaan pandangan, melepaskan egosektoral organisasi honorer, melepaskan baju kepentingan apapun, dengan satu tekad "Merdekakan honorer 100 persen atau matikan saja honorer 100 persen," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved