Komisioner KPU Terjaring OTT KPK
Pengamat Sebut Kehadiran Menkumham di Konferensi Pers PDIP Bukti Oligarki Partai Krisis Etika Publik
Abdul mengatakan oligarki partai cenderung tak bisa membedakan kedudukannya sebagai bagian partai atau pemerintahan yang sepenuhnya
Penulis:
Vincentius Jyestha Candraditya
Editor:
Imanuel Nicolas Manafe
lihat foto
Ray juga mengatakan Jokowi dapat terdampak lantaran seluruh kegiatan anggota kabinet sudah merupakan sepengetahuan presiden.
"Oleh karenanya, kehadiran Menkumham dalam acara ini dapat juga mengundang pandangan masyarakat bahwa Presiden memberi izin atas aktivitas Menkumham dalam advokasi hukum PDIP," kata dia.
Menurutnya, atas kejadian tersebut tentu akan muncul kekhawatiran yang kuat bahwa proses hukum tidak dijalankan dengan azas keadilan.
Jokowi selaku presiden, kata dia, diminta untuk menjaga netralitas anggota kabinetnya dalam setiap upaya penegakan hukum.
Baca: Mata Elang Rampas Sepeda Motor Warga di Jakarta Pusat, Begini Kronologinya
Sehingga seluruh anggota kabinet bekerja hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok.
"Kenyataan ini makin menegaskan dibutuhkannya sikap presiden agar memastikan anggota kabinetnya bersikap profesional. Saat yang bersangkutan dilantik sebagai anggota kabinet, saat yang sama ia menjadi milik warga Indonesia dan bekerja untuk seluruh warga Indonesia. Prinsip-prinsip seperti ini sebaiknya tetap dan makin diperkuat oleh presiden," pungkasnya.
