Komisioner KPU Terjaring OTT KPK
Menkumham dan Pimpinan KPK Dinilai Sebar Hoaks soal Keberadaan Harun Masiku
ICW pun mendorong KPK untuk menerapkan pasal "obstruction of justice" kepada pihak-pihak yang menyebarkan hoaks terkait keberasaan Harun.
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Respon Istana
Pihak Istana mendalami perbedaan informasi yang disampaikan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait keberadaan politikus PDIP Harun Masiku yang kini jadi buruan KPK.
"Sedang kami telusuri, masih dibahas di group internal," ujar Dini saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
"Kami lagi mau cari tahu kenapa bisa ada perbedaan informasi seperti itu," sambung Dini.
Baca: Imigrasi Pastikan Harun Masiku Terlihat di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020
Harun ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR periode 2019-2024. Ia diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Baca: Telat Tahu Harun Masiku di Indonesia Sejak 7 Januari, Imigrasi Berdalih Delay Time
Namun, Harun dikabarkan kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 dan Imigrasi tidak membantahnya.
"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soeta, bahwa HM telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020," ujar Dirjen Imigrasi Ronny Sompie kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).
Baca: Pengakuan Terbaru dari Istri Buron KPK Harun Masiku, Tak Tahu Pekerjaan Suaminya
Atas kekeliruan tersebut, Ronny memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soeta, ketika Harun melintas masuk.
