Kasus Jiwasraya
Menteri BUMN Erick Thohir Minta Pembahasan Dana Nasabah Jiwasraya dengan DPR Digelar Tertutup
Terkait perkembangan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
Pembayaran polis mulai akhir Maret 2020 ini.
"InshaAllah dari jajaran kementerian BUMN dan Jiwasraya, sesuai saran yang disampaikan kita akan berupaya selesaikan mulai pembayaran awal di akhir Maret, tapi kalau memang bisa lebih cepat kita coba lakukan," terangnya.
Kementerian BUMN, lanjut Erick juga telah menyiapkan beberapa strategi penyelesaian. Salah satunya adalah pembentukan holding asuransi.
"Holding asuransi diharapkan dapat tingkatkan tata kelola asuransi baik, terutama terkait pengelolaan investasi, perhitungan actuarial product, fungsi compliance dan risk management yang saat ini terabaikan," jelasnya.
Recovery Aset
Strategi lainnya adalah recovery aset berupa sertifikat tanah yang jumlah sekitar 1.400 lembar sertifikat.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai opsi tersebut.
"Recovery aset walaupun recovery aset diprioritas harus ke negara dulu sebelum ke kami," katanya.
"Ini kita koordinasikan dengan kejaksaan, semoga jadi metode baru untuk kasus korupsi ke depan," ujar Erick.
Erick mengaku ingin memaparkan secara lebih rinci ke Panja Komisi VI DPR mengenai upaya penyelamatan Jiwasraya.
Pihaknya meminta rapat tersebut berlansung tertutup untuk menghindari adanya kesalahan persepsi dari publik.
"Kementerian BUMN dengan izin panja ingin paparkan lebih detil lagi penjajakan solusi yang harus ditempuh pada poin A poin B," tegasnya.
"Karena tak bisa kita putuskan sendiri ada proses yg harus disinergikan dengan Kemenkeu dan OJK. Kalau diizinkan slide lebih detil nanti disampaikan dalam rapat tertutup," jelasnya.
Aria Bima Memimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Jiwasraya Aria Bima.
