Menteri BUMN Erick Thohir Minta Pembahasan Dana Nasabah Jiwasraya dengan DPR Digelar Tertutup

Ketua Panja Aria Bima mengatakan, Panja Komisi VI dan Kementerian BUMN berkeinginan segera menyelesaikan pengembalian dana nasabah Jiwasraya terkait produk JS Saving Plan.

"Panja ingin tahu lebih dalam gagal bayar polis Jiwasraya saving plan senilai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo pada September-Oktober 2019," ujar Aria.

Menurut Aria, anggota Panja sebanyak 32 orang dan terakhir fraksi Demokrat mengirimkan dua orang anggotanya, dengan tujuan ingin mengetahui persoalan Jiwasraya secara detail.

"Keinginannya secepat mungkin penyelesaian Jiwasraya, terutama berkaitan jatuh tempo pemegang polis saving plan," ucap Aria.

Aria Bima juga tidak mempedulikan adanya kabar penyelesaian Jiwasraya hanya untuk menjatuhkan pejabat negara.

"Hal-hal yang muncul berseliweran dan spekulasi mengkaitkan dengan upaya tertentu, menjatuhkan menteri dan lain sebagainya, kami berprinsip anjing menggonggong kafilah tetap berlalu," ujar Aria.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Aria menjelaskan, Panja ini seseuatu bentuk keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk turut serta menyelesaikan gagal bayar polis Jiwasraya sebesar Rp 12,4 triliun.

"Kami tidak melihat persoalan (kabar menjatuhkan menteri), bagian ranah yang perlu kami selesaikan," ucap Aria.

Menurut Aria, Panja Jiwasraya telah dibentuk oleh tiga komisi, yaitu Komisi VI, Komisi XI dan Komisi III. "Kami sangat berharap dengan panja-panja di DPR, rakyat paham dan ikut bisa mengawasi penyelesaian yang sangat ini juga dilakukan pemerintah," tutur Aria.

Pansus Jiwasraya 

Sementara itu Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan partainya tetap memilih pembentukan panitia khusus (pansus) terkait kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ia mengatakan keinginan PKS membentuk pansus agar kasus ini terungkap secara mendalam.

Diwartakan Kompas.com, menurutnya, pansus tidak ada niatan untuk menjatuhkan pihak manapun seiring keinginan pembentukan pansus.

"Karena pansus yang mau kita bentuk ini adalah bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, bukan untuk mencari kambing hitam. Tetapi, kita ingin mengungkapkan ini persoalannya sesungguhnya seperti itu, agar perusahaan-perusahaan sejenis yang menghimpun dana rakyat tidak mengalami hal yang sama," ujarnya.

PKS juga akan merayu partai Demokrat dan PAN untuk membentuk Pansus Jiwasraya.